Membanjirnya penduduk pedesaan mengadu nasib ke daerah perkotaan telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan kota, baik itu menyangkut transportasi, perumahan, kesehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana umum, sektor tenaga kerja, perekonomian kota, tata ruang, dsb. Dengan perbedaan karakteristik model urbanisasi di negara industri dan negara berkembang maka permasalahan yang muncul memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hal ini tentu memerlukan pendekatan yang berbeda pula, baik dalam memandang dan memecahkan permasalahan yang timbul akibat dampak urbanisasi ini.
Bagi sebagian besar orang terutama para pengambil kebijakan, rumah kumuh dipandang sebagai suatu masalah terutama dilihat dari sisi penampilan fisiknya. Rumah kumuh selalu menjadi kambing hitam bagi kumalnya wajah kota dan menyiratkan terlalu vulgar tentang kegagalan pembangunan, sesuatu yang haram bagi kebanyakan pemimpin.Â
Lingkungan yang kotor, becek, sanitasi yang buruk, bangunan yang semrawut, penampilan yang jorok, sumur yang tercemar, kepadatan bangunan dan hunian yang tinggi, penggunaan bahan bangunan bekas dan murahan, dan sebagainya, merupakan gambaran umum yang dikaitkan dengan eksistensi rumah kumuh. Disamping itu, dalam rumah kumuh mungkin juga melekat streotipe kriminalitas tinggi dan penyumbang kekacauan kota dan komunitasnya.
Kawasan pemukiman kumuh di Indonesia mencapai sekitar 38.431 Hektare (Ha), dengan Rumah Tangga Kumuh Perkotaan sejumlah 9,6 juta rumah tangga atau 12,1% (Susenas, 2013). Mewujudkan kota besar tanpa permukiman kumuh menjadi target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yaitu menyediakan infrastruktur yang layak di bidang permukiman. Penanganan kawasan kumuh merupakan bagian integral dari tujuan universal access 100-0-100, yaitu terpenuhinya penyediaan air minum layak menjadi 100%, pemenuhan kebutuhan hunian permukiman melalui pengentasan pemukiman tidak layak menjadi 0% dan sanitasi layak menjadi 100 % pada tahun 2019 nanti.
Upaya dalam mewujudkan pemukiman yang bebas kumuh pada dasarnya dilakukan dengan empat komponen intervensi, yaitu:
pertama, pembangunan fisik dan lingkunan seperti merelokasi daerah kumuh menjadi rusunawa, peningkatan akses sanitasi dan air bersih.
Kedua, capacity building masyarakat dalam pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman, sanitasi dan air bersih.
Ketiga, pembangunan ekonomi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyakarat yang tinggal di kawasan kumuh agar dapat bangkit dari kemiskinan.
Keempat, pembangunan sosial budaya masyarakat yang diarahkan agar masyarakat memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang terjamin, serta perubahan perilaku masyarakat untuk sadar dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungannya.
Perwujudan pengentasan permukiman kumuh jangan hanya difokuskan untuk membenahi persoalan sarana dan prasarana semata, tetapi juga harus memperhatikan persoalan pembangunan manusia dan sosial (masyarakat) dengan cara meningkatkan pendapatan ekonominya, meningkatkan kesejahteraannya, memperbaiki daya belinya.
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan permukiman layak dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau setiap orang, untuk menjamin hak menempati lingkungan layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selain itu, pada UU tersebut juga menjelaskan jika terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas.
