Demokrasi, Pilar Utama Hidup Berbangsa dan Bernegara

Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di Indonesia, perjalanan demokrasi telah mengalami berbagai perubahan sepanjang waktu. Artikel ini akan mengajak kalian untuk menelusuri perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan Indonesia telah bertransformasi, tantangan yang dihadapi, serta kemajuan yang telah tercapai. Dengan memahami Sejarah ini, kamu akan lebih menghargai pentingnya peran serta kita dalam proses demokrasi dan bagaimana sistem ini memengaruhi dinamika politik di negara kita.

Pada akhir milenium kedua, Indonesia mengalami perubahan besar. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah pimpinan Soeharto akhirnya runtuh. Demokrasi Pancasila ala Orde Baru digantikan dengan demokrasi yang lebih autentik. Namun, proses peralihan ini tidak berjalan mulus, karena setelah tumbangnya Soeharto, tidak ada kekuatan yang cukup untuk mengarahkan perubahan tersebut secara damai, bertahap, dan progresif. Sebaliknya, berbagai konflik muncul, sementara masyarakat Indonesia mengalami perubahan struktural yang signifikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis keuangan, yang mengakibatkan depresiasi rupiah dengan dampak besar terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Inflasi yang disebabkan oleh lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) memperburuk kualitas hidup masyarakat. Sebagian besar rakyat Indonesia masuk ke dalam era demokrasi yang lebih sejati, meskipun pada saat yang sama, kondisi ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Indonesia telah melalui empat fase demokrasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, ada masa demokrasi liberal pada masa kemerdekaan. Kedua, masa demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mengumumkan penerapan demokrasi terpimpin. Ketiga, demokrasi Pancasila yang dimulai dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat, masa demokrasi yang kini masih berada dalam tahap transisi. Setiap periode demokrasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat memberikan pelajaran berharga bagi bangsa ini. Demokrasi liberal pada masa awal kemerdekaan terbukti belum mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi Indonesia.Meski begitu, sejumlah kabinet yang terbentuk pada periode ini memperlihatkan keberagaman pemikiran dan kepemimpinan yang cemerlang, meskipun banyak yang akhirnya jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen. Sementara itu, demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Soekarno setelah menyaksikan stagnasi konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru, memberikan penguatan posisi politik yang absolut bagi Soekarno. Hal ini memberi dampak positif terhadap kewibawaan Indonesia di tingkat internasional, dengan berbagai manuver politik yang dilakukan Soekarno dan kemunculan Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang diperhitungkan di Asia. Namun, pada sisi lain, kebijakan politik pada masa itu mengabaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.. Demokrasi Pancasila yang diterapkan oleh Soeharto membawa stabilitas keamanan yang terjaga dengan baik, tetapi juga membatasi kebebasan berbicara, yang berujung pada pembungkaman berbagai bentuk kritik dan oposisi terhadap pemerintah. Meskipun perekonomian rakyat pada masa itu relatif baik, hal ini sebagian besar berkat kebijakan nilai tukar yang stabil dan subsidi BBM yang membuat harga barang dan jasa tetap terjangkau bagi banyak orang. Namun, masalah besar muncul dengan semakin memburuknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin merajalela di pemerintahan. Lembaga-lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, tidak luput dari pengaruh buruk KKN ini. Selain itu, pembatasan kebebasan berbicara berkembang menjadi masalah yang semakin besar, seperti bola salju yang terus membesar dan siap meledak. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya pada Mei 1998, ketika ledakan sosial dan politik terjadi. Setelah jatuhnya Soeharto, meskipun harga barang dan jasa terus melonjak beberapa kali dalam 8 tahun berikutnya, ketidakstabilan politik dan keamanan yang disertai dengan terus berlangsungnya praktik KKN semakin memperburuk keadaan. Akibatnya, rakyat kecil yang menjadi mayoritas merupakan pihak yang paling merasakan dampaknya. Hal ini juga membuat posisi Indonesia semakin lemah di mata internasional, karena kurangnya kepemimpinan yang kuat.Namun demikian, proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia menunjukkan beberapa kemajuan signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Salah satu pencapaian penting adalah dilaksanakannya pemilihan umum yang melibatkan banyak partai, yang mencerminkan perkembangan positif dalam sistem politik. Selain itu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan langkah maju dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Di luar itu, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi semakin meningkat. Masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kini memiliki ruang untuk mengungkapkan keluhan mereka di depan publik, sehingga masalah-masalah yang sebelumnya terpendam akhirnya diketahui oleh banyak orang. Pemerintah pun kini lebih mudah untuk dikritik jika dianggap melakukan penyimpangan, dan pejabat publik dapat dibawa ke pengadilan jika terbukti melakukan kesalahan dalam kebijakan publik. Jika pemilihan langsung dianggap dapat menghasilkan pemimpin yang lebih mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mengalami peningkatan dalam kesejahteraan rakyat.. Namun, sayangnya, hal tersebut belum terwujud secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh kelompok-kelompok yang pro-KKN dan yang menentang upaya perbaikan. Demokrasi di Indonesia saat ini masih berada dalam masa transisi, dengan berbagai pencapaian yang tercatat, namun juga diiringi dengan tantangan-tantangan baru. Contohnya, hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil membuat efek jera terhadap beberapa koruptor, dengan memenjarakan mereka. Namun, di sisi lain, para pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) justru mendapat pengampunan yang terasa tidak sebanding dengan kerugian besar yang mereka timbulkan terhadap perekonomian. Meskipun demikian, masih ada sisi positif dari proses demokratisasi ini, seperti lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.. Begitu pula dengan rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih dalam pembahasan di parlemen, yang mendapat dukungan dari ratusan organisasi Islam di Indonesia. Ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi umat Islam dalam perkembangan demokrasi negara.Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disahkan juga mendapatkan dukungan kuat dari berbagai organisasi Islam selama proses pembahasannya. Namun, di sisi ekonomi, era demokrasi di Indonesia tampaknya sangat dipengaruhi oleh kapitalisme internasional. Hal ini menciptakan dilema, di mana ada kesan bahwa pemerintah cenderung tunduk pada tekanan dari kekuatan kapitalis internasional. Meskipun pengaruh tersebut tidak selalu terlihat secara terang-terangan di depan publik, dampaknya dapat dirasakan dalam kebijakan ekonomi yang ada.

Maka dapat disimpulkan demokrasi di Indonesia cenderung mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Hal itu dapat menjadi acuan kehidupan dan sebagai pedoman dalam berkehidupan dan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dengan banyak pembahasan dan kepentingan Indonesia bukan hanya sebagai ladang berpolitik dan berinvestasi semata. Namun lebih jauh, Indonesia merupakan tempat bersosialisasi dan memiliki banyak paham dan penyempurnaan demokrasi politik. Dengan adanya paradigma dan pelaksanaan demokratisasi dalam sistem demokrasi politik dan bertujuan untuk kepentingan bersama Masyarakat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi semakin terlihat jelas. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi dalam kehidupan politik antara lain memilih pimpinan negara dan juga berperan aktif untuk mempengaruhi pemerintah (public policy) sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi.