- Dasar hukum (ushul Fikih)
Menempatkan dana baik berupa zakat direkening giro/tabungan/deposito bank konvensional itu dilarang/diharamkan karena transaksi yang terjadi dalam produk giro, tabungan dan deposito adalah utang piutang(pinjaman) dimana nasabah sebagai kreditor dan bank sebgai debitor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik perbankan (riba qardh). Riba qard diharamkan oleh ulama tanpa terkecuali, sesuai dengan nash dan ijma ulama karena tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmubil ghumni) dan menanggung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Menempatkan dana ZIS di Bank Konvensional kemudian dibuat SI ke bank Syariah Prinsipnya tidak diperbolehkan jika tanpa kebutuhan syar'I karena setiap dana yang mengendap itu utang berbunga yang diharamkan. Akan  tetapi, jika penempatannya itu dilakukan karena hajat dan mashlahah maka diperbolehkan dengan syarat yaitu
1). Adanya standing instruction (pembayaran berjangka yang sesuai sistem pemindahbukuan/transfer dan dilakukan secara automatis atas perintah nasabah dengan nilai transaksi dan frekuensi tertentu yang ditentukan saat pendaftaran (standing Instructio).
2). Bank konvensional dapat menerima donasi ZIS ke bank Syariah secara berkala dalam waktu minimal, sehingga dana ZIS tidak mengendap lama.
3). Setiap bunga yang didapatkan selama penempatan/bukan bagian dari ZIS, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan apapun, baik secaraterbuka maupun dengan cara hilah, sebagaimana penjelasan dalam standar syariah AAOIFI bahrai yang mana endapan non halal tidak boleh di manfaatkan untuk kegiatan apapun walaupun dengan cara hilan, seperti digunakan untuk membayar pajak.
4). Calon muzaki hanya berzakat melalui rekening konvensional, jika sudah tersedia pilihan, tidak diperbolehkan karena hajatnya hilang sesuai dengan kaidah fiqih jika urusan sulit maka ada kemudahan.
5). Bukan bentuk kontrak atau tabungan tertuntu atau hal lain yang tidak memungkinkan pengalihan dana ke rekening syaraiah atau tarik tunai berkala sesuai dengan prinsip sad dzariah.
- Fatwa MUI Terkait
Dilihat dari beberapa sumber, mekanisme praktik penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat BAZNAS (Bandung) melalui tinjauan hukum Islam. BAZNAS melakukan penghimpunan ataupun penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekahnya masih menggunakan atau melibatkan bank konvensional. Seperti yang sudah diketahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga.
Hal ini juga sesuai dengan Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat Harta Haram, sebagai berikut: (1) Zakat harus dibayar dari harta yang sah, termasuk harta dan cara perolehannya (2) Harta haram bukan objek wajib zakat (3) Kewajiban pemilik harta haram adalah bertaubat dan melepaskan diri dari Harta Haram tersebut Bertanggung Jawab (4) Cara Bertaubat diisebutkan dalam poin 3 adalah sebagai berikut: [a] Mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan mereka dan sangat berharap (azam) untuk tidak mengulangi perbuatan mereka, [b] Untuk harta haram, karena diperoleh dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, seperti pencurian dan korupsi, maka harta itu harus sepenuhnya dikembalikan ke pemilik. Tetapi, jika tidak ada pemilik, bisa digunakan untuk kepentingan umum, [c] jika properti tersebut merupakan hasil dari bisnis illegal (perdagangan minuman uang keras dan bunga bank) maka hasil usaha tersebut (bukan pokoknya) harus digunakan seluruhnya untuk kebaikan bersama.
Selain itu, mengenai bunga bank juga tertuang dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yang menyatakan: (1) Hukum Bunga (Bunga). [a] Praktik minat saat ini sejalan dengan standar riba, nasi'ah, yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW dan karena itu, meminjam uang adalah termasuk jenis riba, dan riba adalah haram; [b] Hukum bunga adalah ilegal, baik yang dibuat oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya atau perseorangan; (2) Muamalah dengan status quo lembaga keuangan konvensional. [a] Bagi daerah yang telah memiliki kantor/jaringan lembaga keuangan hukum syariah dan dapat diakses, tidak dibolehkan melakukan transaksi berdasarkan perhitungan bunga; [b] Sebaliknya diperbolehkan untuk daerah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah melakukan kegiatan perdagangan pada lembaga keuangan biasa berdasarkan asas urgensi/keperluan.
- Dasar hukum regulasi zakat
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat berupa penempatan pada rekening bank konvensional dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran zakat, karena kebanyakan para muzakki yang masih mengunakan rekening konvensional.
- Praktik yang terjadi di masyarakat dan tata kelola zakat
Sesuai dengan  Undang-Undang  No  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  sepenuhnya diatur oleh negara dengan tujuan sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat. BAZNAS kota sebagai bagian dari BAZNAS pusat yang didirikan oleh pemerintah memiliki peran dan fungsi yang sama  juga  yakni  menghimpun  dana  dari  umat  muslim  berupa  zakat  sebagai  kewajiban juga infak  maupun  sedekah (ZIS).Â
Dalam proses kegiatan penghimpunan dana zakat yang dilakukan, BAZNAS tidak hanya menggunakan rekening  bank  syariah saja tetapi  juga  menggunakan  rekening  bank  konvensional,  karena  BAZNAS (Bandung) beralasan zakat terbesar yang diterima adalah berasal dari para ASN yang di  mana  gaji  mereka  ditransfer  melalui  rekening  bank  konvensional  sehingga untuk  memudahkan proses  transferan dari rekening gaji para ASN ke rekening BAZNAS kota Bandung yang sehingga mereka mau tidak mau diharuskan memiliki sekaligus menggunakan bank konvensional. (Yulainti, 2021)
Karena  untuk  para  ASN  zakatnya  akan  otomatis  dipotong  melalui  rekening  gaji  mereka  oleh  bank  dengan  system  payroll yang sumbernya  dari  gaji  dan  tunjangan  kinerja  daerah  (TKD)  mereka  dengan  berdasarkan rekapan yang diberikan oleh UPZ, lalu melaporkan slip atau buktinya ke BAZNAS. Kemudian untuk non-ASN atau perorangan dapat mentransfer langsung dengan konfirmasi ke nomor  rekening layanan muzakki dengan mengirimkan bukti transfernya atau juga dapat dilakukan dengan muzakki yang mendatangi langsung kantor BAZNAS untuk membayar zakatnya. (Purwandari., 2021)
Proses  penyaluran  dana  zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS (Bandung) terdapat  dua  cara  penyaluran, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang secara langsung, mustahik datang langsung ke kantor BAZNAS sesuai permohonan yang dibutuhkan oleh mustahik. Sedangkan untuk yang secara  tidak  langsung,  dapat  melalui  mitra  program  dan  mitra  salur  yang terdiri  dari lemabaga sosial,  komunitas-komunitas  sosial,  atau  perusahaan-perusahaan  pemerintahan  sebagai  mitra dalam melaksanakan program penyaluran baik yang mengajukan proposal kerjasama maupun yang ditunjuk oleh BAZNAS sebagai mitra  berdasarkan  asas  syariat islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan  akuntabilitas sesuai  yang  tertuang  dalam  pasal  2 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat. (Husen, 2021)
Maka  dari  itu  Rekening  Bank  yang  digunakan  BAZNAS  kota  Bandung  untuk  penyaluran  dan  pengumpulan dana zakat bukan hanya menggunakan bank syariah saja, tetapi juga bank konvensional sehingga bermaksud  memudahkan  masyarakat untuk mentransfer  dana  atau  semata-mata  untuk  kepentingan  bersama  yaitu memudahkan para muzakki yang menggunakana rekening bank konvensional.
