Prinsip non-intervensi ASEAN telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan dengan tingkat stabilitas dan perdamaian yang relatif tinggi. Kehadiran konsep ini, di sisi lain, menjadi hambatan yang signifikan karena dianggap membatasi keterlibatan Indonesia dalam upaya penyelesaian situasi yang sedang berlangsung di Myanmar. Meski terkendala dengan konsep non-intervensi, Indonesia tetap berupaya menekan militer Myanmar melalui pendekatan diplomasi dan fokus dialog.
Dengan adanya kebijakan non-intervensi ini, Indonesia memiliki sedikit alternatif untuk memprioritaskan dan mendorong penyelesaian masalah Myanmar. Di sisi lain, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN menegaskan bahwa ASEAN Way dan sentralitas ASEAN harus diprioritaskan, namun di sisi lain, tuntutan komunitas internasional untuk penyelesaian situasi Myanmar semakin meningkat.
Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa negara-negara ASEAN tidak satu suara dalam menyikapi isu krisis politik Myanmar. Dengan demikian, persoalan bagi Indonesia, selain pandangan terhadap Myanmar, adalah mendapatkan suara bulat dari negara-negara anggota ASEAN untuk menemukan jawaban atas tantangan yang mereka hadapi saat ini.
Permasalahan lainnya adalah bahwa Indonesia terkendala dengan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar. Hubungan bilateral yang erat antara kedua negara dapat dilihat dari dua perspektif: dapat mempermudah Indonesia untuk melobi dan terlibat dalam diplomasi, atau dapat memperburuk hubungan bilateral karena Indonesia terlalu banyak terlibat dengan urusan dalam negeri Myanmar.
Myanmar berperan penting dalam mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka pada tahun 1947. Myanmar membujuk pemerintah India untuk mengadakan Konferensi Urusan Indonesia di New Delhi pada tahun yang sama, dan Myanmar juga mengizinkan pemerintah Indonesia untuk membuka kantor Indonesia di Yangon, ibu kota Myanmar. Dua langkah khusus Myanmar, sebagaimana disebutkan di atas, adalah semacam dukungan untuk mencapai pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia.
Hubungan bilateral yang solid antara Indonesia dan Myanmar menambah masalah yang dihadapi Indonesia saat memberikan bantuan kemanusiaan. Di satu sisi, Indonesia ditantang dengan kesulitan moral, salah satunya kemanusiaan, dalam membantu etnis minoritas Rohingya di Myanmar selama krisis kemanusiaan mereka. Di sisi lain, intervensi Indonesia dalam urusan dalam negeri di Myanmar dapat merusak hubungan erat yang telah terjalin antara kedua negara.
