Diplomasi Kemanusiaan Indonesia terhadap Rohingya

Diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar dalam kasus etnis Rohingya mewujudkan teori multitrack diplomacy, khususnya melalui jalur pertama atau negara, jalur ketujuh yaitu agama, dan jalur kedelapan yaitu filantropi/pendanaan. 

Diplomasi kemanusiaan dengan pendekatan konstruktif melalui soft power, diplomasi melalui peningkatan kapasitas kemanusiaan, dan diplomasi kemanusiaan melalui upaya rekonsiliasi---yang dalam jalur rekonsiliasi ini melibatkan jalur tujuh dan delapan---merupakan tiga cara pelaksanaan multitrack diplomacy Indonesia terhadap Myanmar.

Indonesia menggunakan pengaruhnya dengan Myanmar untuk melakukan diplomasi kemanusiaan melalui multitrack diplomacy sehingga Indonesia dapat mengambil sikap yang positif. Kekuasaan negara tetap diperlukan, dan dalam hal ini Indonesia memiliki soft power atas Myanmar karena hubungan bilateral yang baik. 

Alhasil, Myanmar menerima Indonesia sebagai satu-satunya negara untuk melakukan pembicaraan pada 2017 meski ada konflik di sana. Indonesia dapat bernegosiasi dengan Myanmar untuk memungkinkan akses sporadis bantuan kemanusiaan mencapai Negara Bagian Rakhine.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berusaha mencari solusi atas krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar dengan melakukan diplomasi kemanusiaan. 

Retno Marsudi, menteri luar negeri Indonesia, menjelaskan penekanan Indonesia pada dua jenis diplomasi yang Indonesia tonjolkan dalam forum ilmiah. Indonesia sedang bekerja keras untuk memajukan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian. 

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kedua bentuk diplomasi itu saling terkait dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan adalah tujuan akhir mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk terlibat dengan komunitas Rohingya yang sedang mengalami krisis kemanusiaan dan ditolak hak-haknya. 

Pemerintah juga mencari cara terbaik untuk menghentikan pelanggaran HAM dengan menerapkan sejumlah strategi dalam kerangka diplomasi kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan untuk mengatasi isu krisis kemanusiaan yang dialami kelompok etnis Rohingya di Myanmar, namun terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut merupakan hasil dari komitmen Indonesia dan Myanmar untuk memiliki regulasi dalam sistem hubungan diplomatik dalam kerangka ASEAN. Indonesia dan Myanmar, dua negara yang sama-sama merupakan bagian dari ASEAN, tentunya memiliki tata cara hubungan diplomatik masing-masing yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai bersama di kawasan ASEAN.

Sejauh mana intervensi pemerintah Indonesia dalam krisis kemanusiaan yang melibatkan Rohingya di Myanmar terbatas, karena hal itu akan melanggar kedaulatan negara tersebut. Ada prinsip-prinsip dasar yang terkenal, disebut sebagai ASEAN Way, dalam kesepakatan negara-negara ASEAN. Ketentuan terkait prinsip ini menyatakan bahwa anggota ASEAN harus menghormati kedaulatan anggota ASEAN lainnya dan tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Selain dari 'ASEAN Way', tantangan juga muncul dari keengganan Myanmar untuk diintervensi dan kecenderungan mereka untuk menutup diri jika pihak dari negara lain ingin membantu kelompok etnis Rohingya. Suku Rohingya harus mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar untuk mendapatkan bantuan yang disalurkan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Bahkan, pemerintah Myanmar secara konsisten menolak semua bantuan kemanusiaan dari PBB dengan alasan keamanan negara yang memburuk.

Pemerintah Indonesia kemudian dapat memberikan bantuan kemanusiaan dengan syarat Indonesia bekerja sama dengan lembaga sosial di Myanmar setelah melakukan negosiasi diplomatik dengan pemerintah Myanmar. Indonesia akhirnya mendirikan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) sebagai hasilnya.

AKIM terdiri dari 11 LSM kemanusiaan dengan misi memberikan dan mendistribusikan bantuan dengan bekerja sama dengan LSM di Myanmar. Melalui AKIM, pemerintah Indonesia kini dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Myanmar setelah sebelumnya dihalangi oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dengan beberapa LSM di Indonesia untuk membuat model bantuan yang partisipatif dan inklusif dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik.

Konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk negara bagian Rakhine yang juga melibatkan pemerintah Myanmar pada hakekatnya merupakan persoalan domestik bagi negara Myanmar yang disadari sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar yang merupakan sebuah negara berdaulat.

Walaupun begitu, sebagai negara tujuan pengungsi Myanmar, Indonesia berdedikasi untuk secara aktif mencari solusi terbaik dan mengakhiri pelanggaran HAM yang dialami Rohingya. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk membantu para korban yang menjadi pengungsi di Indonesia atau yang nyawanya masih dalam bahaya di Rakhine karena masalah kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia telah menggunakan apa yang dikenal sebagai diplomasi kemanusiaan, atau metode diplomasi yang mengedepankan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi. Pendekatan diplomasi kemanusiaan ini telah menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menghindari pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar dan memungkinkan komunitas internasional untuk turun tangan dan membantu kelompok etnis Rohingya.

Untuk mewujudkan dukungan dan kepemimpinan Indonesia terhadap upaya internasional dalam menangani dan mencegah krisis kemanusiaan, salah satu instrumen politik luar negeri Indonesia saat ini adalah diplomasi kemanusiaan. Tindakan diplomasi kemanusiaan adalah cara untuk menunjukkan kasih sayang dan solidaritas global.

Selain sebagai cara untuk menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama yang dapat memperluas tujuan politik luar negeri dalam rangka memajukan kepentingan nasional, hal itu akan membantu reputasi suatu bangsa di luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek yang paling krusial dari diplomasi kemanusiaan adalah bagaimana kepentingan nasional dapat mendukung prinsip-prinsip moralitas universal, meskipun tujuan utamanya adalah untuk tetap fokus pada kemanusiaan.