Mengenal Pinjaman dan Obligasi Daerah

Dalam penerapan obligasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari obligasi adalah memperoleh keuntungan dari penjualan asset modal dengan harga yang tinggi, surat hutang dapat dijadikan jaminan, memperoleh kupon secara periodic dari efek yang bersifat utang yang dibeli, imbal hasil yang sudah diperhitungkan, dan jika menggunakan surat utang negara akan lebih terjamin keamanannya. Kekurangan dalam obligasi adalah besaran bunga bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan, dan meski obligasi termasuk investasi aman masih memiliki resiko untuk gagal.

Salah satu contoh obligasi adalah pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau US Treasury yang mengalami volatilitas akibat dari kegagalan pada Silicon Velley Bank (SVB). Berdasarkan indeks ICE BoFA MOVE yang meningkat melewati batas tertingginya di masa pandemic Covid -19 dan terjadi krisis finansial. Imbal hasil surat utang dua tahun AS turun ke titik terendahnya sedangkan imbal hasi dari obligasi 10 tahun turun ke titik terendah. Kegagalan pada SBV dan Signature Bank membuat investor mengubah posisi mereka pada saat Fed Gubernur Bank Sentral AS akan memperlambat kenaikan suku bunga untuk menghindari tekanan besar pada sektor perbankan.

Obligasi memiliki resiko dan sebagai investor harus bisa mencari cara untuk mengatasi resiko tersebut. Sebelum itu berikut resiko obligasi :

• Resiko gagal bayar, terjadi akibat penerbit obligasi tidak dapat mengembalikan atau membayar pokok beserta kupon yang disepakati diperjanjian kedua belah pihak.
• Resiko pasar, terjadi akibat fluktuasi harga di pasar. Jika fluktasi tidak diatasi dengan baik maka akan terjadi inflasi. Ketika inflasi meningkat maka harga obligasi akan menurun.
• Resiko liduiditas pasar, terjadi karena obligasi membutuhkan waktu yang lama untuk dijual kembali kepasar dengan waktu yang singkat.
• Resiko perubahan aturan, jika suatu peraturan di daerah berubah maka akan berpengaruh pada nilai obligasi. Seperti contoh perubahan tarif pajak.

Obligasi berfungsi sebagai pembiayaan kegiatan investasi sektor publik atau peningkatan pembangunan infrastruktur disuatu daerah yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Obligasi daerah memerlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan.