Sejak awal pergerakan nasional di Indonesia, perempuan telah memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan pembangunan negara ini. Meskipun dalam sejarah sering kali peran perempuan diabaikan atau dilupakan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi mereka dalam pergerakan nasional tidak boleh dianggap remeh.
Pada masa kolonial Belanda, perempuan Indonesia terlibat dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap penjajah. Mereka tidak hanya menjadi pendukung dan penyemangat, tetapi juga berperan aktif dalam aksi-aksi perlawanan. Beberapa nama perempuan pahlawan seperti Cut Nyak Dien, Martha Christina Tiahahu, dan Kartini menjadi simbol keberanian dan keteguhan perempuan Indonesia dalam melawan penindasan.
Selain itu, perempuan juga berperan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Salah satu tokoh yang mencuat dalam hal ini adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini adalah seorang pejuang emansipasi perempuan yang membuka jalan bagi perubahan sosial di Indonesia. Ia berjuang untuk memberikan hak pendidikan kepada perempuan, menghapuskan praktik poligami, dan melawan tradisi-tradisi patriarki yang membatasi perempuan.
Namun pada awal abad ke-20, terjadi perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pribumi sebagai akibat dari pengenalan gagasan Politik Etis oleh Th. Van Deventer. Van Deventer merumuskan konsep Politik Etis yang melibatkan emigrasi, irigasi, dan edukasi. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah awal menuju perubahan. Melalui kebijakan tersebut, terdoronglah terciptanya modernisasi di bidang pendidikan. Belanda membangun lembaga pendidikan modern yang mampu menciptakan masyarakat baru yang mulai memahami unsur-unsur modernitas.
Pembangunan institusi pendidikan modern oleh Belanda berhasil menghasilkan suatu komunitas yang memahami unsur-unsur modernitas. Pendidikan ini telah menghasilkan kelompok elit baru yang secara budaya memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep-konsep modern dan semakin menyadari kondisi mereka sebagai masyarakat yang terjajah. Selain itu, pendidikan ini juga memunculkan pandangan baru tentang peran perempuan dalam masyarakat. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, perempuan juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi nasionalis, mereka berperan dalam menggalang dukungan massa, menyebarkan propaganda, dan berpartisipasi dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah.
Keadaan perempuan pada masa penjajahan seharusnya menjadi perhatian masyarakat dan para pemimpin yang berjuang melawan penindasan pada waktu itu. Kehadiran kolonialisme dan peperangan telah menjadikan perempuan sangat terpinggirkan dan rentan. Namun, pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk Tuhan merupakan bagian integral dari hak asasi perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri mereka. Semangat untuk memperjuangkan hak dan melawan penindasan ini tercermin dalam munculnya berbagai organisasi dan inisiatif pergerakan perempuan, salah satunya Putri Mardika.
Pada tahun 1912, di Jakarta, terbentuk organisasi perempuan pertama yang dikenal dengan nama Putri Mardika, yang diinisiasi oleh Boedi Oetomo. Putri Mardika, sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan status kaum wanita di Indonesia melalui upaya mencari dukungan keuangan bagi mereka, terutama gadis-gadis, yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, organisasi wanita ini juga berkomitmen untuk memberikan penerangan dan nasihat yang berharga kepada kaum wanita Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memberikan dukungan, arahan, dan pengetahuan kepada perempuan pribumi dalam mengejar pendidikan dan menyuarakan pendapat di masyarakat. Organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai individu yang terhormat, memberikan beasiswa, menerima anggota pria, serta menerbitkan majalah bulanan bernama Putri Mardika.
Perhimpunan Putri Mardika terdiri dari pria dan wanita yang sangat mendukung pergerakan emansipasi wanita di Indonesia. Tujuan kegiatan perkumpulan ini adalah untuk meningkatkan posisi wanita Indonesia melalui pendidikan dan pengajaran. Upaya ini dilakukan karena kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi wanita dalam keluarga dan masyarakat, disebabkan oleh norma adat dan penjajahan kolonial Belanda. Pada tahun pendirian Putri Mardika, Theresia Sabaroeddin terpilih sebagai ketua. Kepemimpinan kemudian diserahkan kepada Soetinah (1915), Asiah Koesrin (1916), dan Siti Katidjah Abdoerachman (1918).
Putri Mardika menginginkan adanya kebebasan bagi perempuan dari keterikatan adat atau tradisi. Kebebasan atau kemerdekaan ini menurut Putri Mardika dianggap sebagai pemberian Tuhan yang diberikan kepada semua makhluk hidup di dunia ini, oleh karena itu, kebebasan tersebut harus dipertahankan. Hasrat untuk meraih kebebasan ini diungkapkan dalam artikel surat kabar Putri Mardika, antara lain sebagai berikut:
Sesoenggoehnja djoega poetri di kamar (dipingit) soedah semistinja sekarang diseboet Poetri Mardika jang mendapat kemardikaannja, siapakah tidak hendak mardika, terlepas, bebas...? Sekali lagi kami katakan, ini perkataan boekan soeatoe perkataan baroe! Di mana Toehan telah mengadakan boemi dan langit serta isinja dengan tida ada perdjandjiannja ini bahagianmoe dan itoe bahagian engkaoe.
Untuk mencapai kebebasan atau kemerdekaan itu, perkumpulan Putri Mardika memiliki beberapa program seperti yang tercantum dalam surat kabar Poetri Mardika antara lain sebagai berikut:
