Oligarki Media dan Pengaruhnya terhadap Komunikasi Politik dalam Membentuk Opini Masyarakat

Komunikasi politik memiliki peranan yang sangat penting terhadap suatu sitem politik, yang kemudian menurut McNair (2003), komunikasi politik merupakan komunikasi yang terjadi dari para aktor politik kepada masyarakat luas untuk dapat menunjukan segala bentuk aktivitas dan kegiatan politiknya dengan tujuan agar hal tersebut dapat tersampaikan dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas yang mana biasanya hal ini termuat dalam berita pada media massa. 

Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya kegiatan komunikasi politik memiliki kaitan erat dengan media, hal ini dikarenakan media menjadi sarana dalam berlangsungnya proses komunikasi politik antara aktor politik dan masyarakat. 

Hal ini kemudian disampaikan oleh Cook (1998) bahwasanya media massa termasuk kedalam institusi politik yang menjadi ciri dari negara demokrasi. Apabila dikaitkan dengan kondisi politik di Indonesia maka media massa dianggap menjadi pilar keempat setelah lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 

Dapat pula dikatakan bahwa media massa menjadi indikator terselenggaranya negara yang demokratis, kebebasan dalam ber-media massa mencerminkan negara yang demokratis dan sebaliknya apabila kebebasan dibatasi dalam ber-media massa maka negara tersebut berada dibawah belenggu kediktatoran.

Penggunaan media massa meliputi media televisi, media cetak (koran, majalah, buletin), serta media digital. Media massa tersebut menjadi sarana dalam penyampaian suatu berita yang akan dilihat secara publik, cakupannya yang luas inilah yang menjadi faktor dalam kemampuannya mempengaruhi pembentukan opini masyarakat luas. 

Sehingga dengan kuatnya peranan media dalam mempengaruhi pembentukan opini masyarakat inilah kerapkali dimanfaatkan oleh aktor politik/elite politik untuk dapat pula memiliki akses kepemilikan media sehingga hal ini dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan politiknya. 

Dimana tentunya dengan akses kepemilikan media tersebut para aktor dapat mempublikasikan agenda serta aktivitas politiknya dengan tujuan untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas. 

Hal ini umum terjadi di Indonesia dimana media dikuasai oleh beberapa orang atau kelompok politik yang cukup kuat sehingga tidak jarang masyarakat menyebutnya sebagai "oligarki media" yang menggambarkan kondisi keberpihakan media oleh salah satu orang atau kelompok politik yang memiliki akses terhadap media tersebut. Yang kemudian kepemilikan media oleh aktor politik menjadi bukti atas kekuatan dan kekuasaannya dalam faktor ekonomi dan juga politik.

Kepemilikan media massa oleh beberapa orang atau kelompok politik di Indonesia sudah ada sejak masa orde baru yang kemudian kepemilikan media massa oleh aktor politik ini dianggap wajar dan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Kemudian kekuatan media massa menjadi semakin kuat karena pasca runtuhnya orde baru menjadi langkah awal berkembangnya media dan banyaknya kemunculan media-media baru, hal ini disebabkan karena saat masa orde baru peran media sangat dibatasi dan mendapat pengawasan ketat dari pemerintahan pada saat itu. 

Namun, perkembangan media massa dan menjamurnya kepemilikan media massa oleh seseorang atau beberapa kelompok politik pada saat ini sangat memprihatinkan karena media yang awalnya hanya menjadi sarana publikasi atas agenda atau aktivitas politiknya namun kini terdapat pergeseran fungsi menjadi kendaraan politik untuk mencapai setiap ambisinya dalam berpolitik atau dalam meraih suatu kekuasaan.

Pergeseran fungsi kepemilikan media oleh aktor politik inilah yang menyebabkan media kehilangan fungsi yang sebenarnya dimana media yang seharusnya membawa kepentingan publik namun saat ini bahkan bergeser menjadi alat dalam membawa kepentingan para aktor politik yang memiliki faktor kepemilikan dan akses pada media.