Mohon tunggu...
Muhammad Nabhan Fajruddin
Muhammad Nabhan Fajruddin Mohon Tunggu... Lainnya - Petualang Ilmu

Akademisi

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menilik Pesta Demokrasi dan Isu Proporsional Tertutup

21 Februari 2023   19:25 Diperbarui: 6 Juli 2023   14:15 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sementara, sistem proporsional tertutup memungkin terjadi politik uang di internal partai atau kaum elite. Para caleg yang ingin mendapatkan nomor urut pertama, maka akan melakukan suap kepada ketua partai untuk memuluskan jalan menjadi legislator. Praktik demikian akan terjadi di berbagai partai dan akan menghasilkan para legislator yang kurang memiliki kompentensi karena mereka akan sibuk mengembalikan modal. Akar dari permasalahan tersebut adalah sumber daya manusia yang rendah dan haus akan kekuasaan. Jika, sumber daya manusia Indonesia terus menerus tidak ada peningkatan, maka selamanya Indonesia tidak akan pernah maju.

Belum lagi, peran Bawaslu sebagai badan pengawas Pemilu yang hanya bekerja dengan formalitas saja. Silih berganti Pemilu Bawaslu melakukan perekrutan anggota dengan berbagai standardisasi. Tetapi, ketika pelaksanaan Pemilu banyak terjadi kecurangan seperti politik uang, Bawaslu malah pura-pura tidak tahu. Lembaga orang-orangan sawah sepertinya istilah yang tepat untuk menggambarkan peran serta lembaga pengawas Pemilu ini. Lagi-lagi, akar dari kualitas integritas sumber daya manusia negeri ini menjadi permasalahan dalam serangkain pelaksanaan pesta demokrasi.

Berbagai permasalahan di atas menjadi refleksi bagi bangsa kita bahwa hal terpenting dalam suatu Negara adalah kualitas rakyat. Seakan rakyat negeri ini belum siap dengan demokrasi, kualitas sumber daya yang rendah menjadikan kurangnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan demokrasi. Seharusnya, semua komponen negeri ini bersama-sama bahu membahu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran penguasa melalui berbagai kementrian untuk berkomitmen menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Peran lembaga yang memiliki dampak berarti juga diperlukan dalam rangka mewujudkan negeri yang maju.

Kita sebagai rakyat biasa seharusnya melihat permasalahan yang terjadi di demokrasi kita sebagai refleksi diri, sudah sejauh mana tingkat kualitas diri kita. Gerakan muhasabah serentak rakyat Indonesia adalah langkah kongkrit yang bisa dilakukan dengan penuh rasa keinginan untuk meningkatkan kualitas. Rasanya muhasabah serentak adalah langkah terbaik, dari pada selalu mengandalkan pemangku kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak kunjung berhasil.

Jika, semua manusia Indonesia melakukan peningkatan kualitas maka akan berdampak secara kumulatif pada semua aspek, termasuk aspek kualitas demokrasi dan cara bernegara untuk kemajuan bangsa ini. Permasalahan politik uang serta disintegritas akan berkurang, serta tercipta iklim demokrasi yang sehat. Demokrasi yang terjadi akan lebih berintegritas yang menghasilkan pemimpin dan pemangku kebijakan yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia rakyat Indonesia menjadi kunci kemajuan demokrasi dan sistem politik yang sehat dan berkualitas apapun sistem demokrasinya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun