Akar Muasal Radikalime di Kampus-kampus Umum yang Merongrong Negara

Menarik dikaji sebab-sebab kemunculan radikalisme yang memiliki cerita yang sangat panjang jika ingin digambarkan secara rinci. Hebatnya Islam meskipun melewati banyak waktu, ajaran Islam yang diwariskan nabi Muhammad SAW masih tetap terjaga. 

Sebab ajaran agama ini dianggap paling sempurna dan terbilang paling logis jika diadukan dengan agama lain. Saya rasa Agama Islam ini akan terus membesar meskipun nantinya akan terbagi menjadi 73 golongan dalam Islam.

Semenjak pasca kemerdekaan umat Islam terbagi secara jelas ketika Masyumi didirikan dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai dan ikut pemilihan umum. Kemudian di era Soeharto seluruh umat Islam dijadikan dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Terjadi banyak dinamika dalam perkembangan Islam Indonesia yang selalu dibentur-benturkan yang membuat NU tidak lagi menjadi partai. Jauh sebelum itu, ajaran Syiah tahun 1945 banyak mendirikan yayasan bantuan sosial namun ajaran ini sempat ditahan. 

Kemudian gencarnya pada tahun 1990-an yayasan-yayasan Syiah atau pondok pesantren modern berdiri di daerah-daerah Indonesia.

Rezim Soeharto untuk menandingi ormas Islam terutama NU adalah dengan dibentuknya Ikatan Cendikiawan Muslimin Indonesia (ICMI) kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Pasca reformasi 1999 arus kebebasan semakin tidak terbendung yang selama 32 tahun dikungkung rezim otoriter Soeharto. Ajaran Islam Transnasional mulai masuk ke Indonesia yang menargetkan anak-anak muda yang awam agama dan memberikan dana besar di saat krisis ekonomi menjangkit RI.

Ajaran Tarbiyah melalui liqo'-liqoi' mulai digencarkan pada tahun 1997 dan mulai membesar ketika PKS dari alumni tarbiyah kampus umum berdiri gagah. Gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) secara diam-diam menyusun strategi yang telah dibawakan Hasan Al-Banna. 

Sementara di sisi lain NU mendirikan partai PKB yang dibawa KH. Abdurrahman Wahid, cucu dari pendiri NU. Pada tahun pasca reformasi Indonesia dibayang-bayang perpecahan negara sehingga dibutuhkan tokoh yang dapat menyatukan negeri Indonesia. 

Setalah BJ. Habibie gagal mempertahankan wilayah Timor Timur maka diangkat presiden baru yaitu KH. Abdurrahman Wahid dari kalangan Islam tradisional.

Banyak gerakan separatis dan horizontal di masa-masa ini seperti konflik Poso, Tidore, dan Gerakan Aceh Merdeka. BOM meledak terjadi di Bali maupun Jakarta dan gerakan teroris amatir seperti Imam Samudra dan Santoso di Sulawesi diberi hukuman mati di era SBY. 

Di era SBY ini juga terjadi banyak kebijakan yang gamang ketika menetapkan kebijakan-kebijakan baru. Banyak ormas-ormas Islam baru bermunculan seperti FPI dan HTI tetap dijaga demi mendapatkan dukungan suara PEMILU dari ormas-ormas Islam baru ini. 

Sebagai partai baru seperti PKS sempat mendapatkan suara lebih banyak daripada partai-partai Islam seperti PPP, PBB dan PKB. Adapun PAN juga mendapatkan sura yang cukup banyak menyaingi partai PKS.

Ada hal menarik ketika Kementerian Agama masa Orba yang selalu dijabat Islam kalangan Muhammadiyah namun pada masa pasca reformasi dijabat Islam kalangan Nahdlatul Ulama. 

Namun, di era SBY ini banyak sekali perdebatan dan korupsi masih merjalela, banyak proyek seperti Hambalang mangkrak. Di sisi lain FPI main hakim sendiri dalam merazia tempat-tempat diskotik demi alasan amar ma'ruf nahi munkar. 

Sementara gerakan HTI dan IM atau KAMMI lebih sibuk mengkader mahasiswa militan dalam mencita-citakan negara Islam atau perda syariah. . Adapun gerakan PMII yang lahir dari tubuh NU lebih memfokuskan pada kampus-kampus UIN atau STAIN dan kampus-kampus Islam Swasta.

Jangan lupa juga markas besar Negara Islam Indonesia terbongkar pada masa SBY di pantura, Indramayu. Namun sampai saat ini hanya masih disterilkan saja atau dalam pemantauan polisi dan pengamanan TNI.

Jadi pada intinya gagasan negara Islam atau Khilafah masih kuat terjaga meski banyak ormas-ormas Radikal seperti HTI dibubarkan. Dikarenakan anggota-anggota/simpatisan dari ormas radikal ini ada yang masih menduduki jabatan PNS baik di tingkatan pendidikan, birokrasi pemda/pemkot ataupun mereka yang duduk di Badan Legislatif. Mereka seakan mati suri yang suatu saat bisa hidup dan tumbuh lebih besar lagi jika pengawasan pemerintah lemah.