Dalam kondisi ini, nelayan hanya punya pilihan memaksakan beroperasi yang artinya melakukan eksploitasi perikanan lebih besar, atau berhenti beroperasi. Namun apapun pilihan yang diambil, punya konsekuensi dan resiko yang besar.
Bagaimana bisa bertahan?
Nelayan sebenarnya sudah karib dengan ombak, bahkan badai. Namun menghadapi 'gelombang badai' yang begitu massif dan tidak biasa, mereka harus dibantu. Negara perlu memastikan mereka bisa tetap survive. Untuk itu, Langkah terobosan, taktis dan praktis perlu diantisipasi. Sambil menyiapkan strategi untuk jangka lebih panjang. Rencana dan kebijakan yang ada sebelumnya, perlu dikalibrasi lagi agar selalu relevan dengan dinamika yang ada. Ada beberapa prioritas yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, perlu konsentrasi merapikan sistem rantai pasok perikanan. Saat ini, sistem rantai pasok perikanan tidak mengalir mulus dari hulu hingga hilir. Sebelum melaut, saat di laut, pasca melaut, hingga pemasaran dan distribusi, nelayan menghadapi banyak kendala. Termasuk terbatasnya akses modal, pasokan dan harga BBM, akses perbekalan dan sistem rantai dingin, sertifikasi dan kapasitas SDM, kualitas ikan, jaminan harga ikan dan pasar.
Terobosan sistematis mengurangi barrier ini akan mengungkit signifikan kapasitas nelayan dan pelaku usaha.
Kedua, optimasi dan sinergi data melalui transformasi digital perlu diakselerasi. Sehingga bisa menjadi referensi kunci bagi efisiensi kebijakan, program dan operasional perikanan. Sebagian data perikanan belum direkam dan diintegrasikan optimal.Â
Demikian pula beberapa aplikasi strategis sudah berhasil dibangun, namun belum menjadi ekosistem yang bisa menelusuri tata kelola perikanan dari hulu hingga hilir. Termasuk data jutaan nelayan, kondisi stok ikan, ratusan ribu kapal ikan berbagai ukuran (pusat-daerah), ratusan pelabuhan tangkahan, rumpon, ribuan cold-storage, sertifikasi, dan sebagaianya.
Ketiga, konsisten menerapkan kebijakan dan program perikanan yang berpihak (affirmative policies and programs) bagi nelayan dan pelaku usaha. Sistem perizinan, zonasi, sertifikasi, dan lainnya masih perlu disederhanakan. Nelayan tidak perlu mengurus lebih dari puluhan dokumen dan diperiksa berkali-kali diatas kapal. Berbagai inefisiensi dan proses biaya tinggi perlu terus dipangkas.Â
Kendala pemasaran dan ekspor termasuk tarif ekspor ke berbagai negara, akses kargo dan sistem logistic, penolakan oleh buyers, perlu difasilitasi serius. Berbagai kendala ini membuat produk Indonesia kurang kompetitif dan berbiaya tinggi.
Keempat, prioritaskan kualitas dibanding kuantitas. Sudah lazim nelayan ingin menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Sayangnya, sering mengabaikan kualitas. Akibatnya ikan ditolak pembeli, harganya jatuh atau malah terbuang percuma. Kualitas tangkapan jauh lebih penting. Volume tangkapan kecil dengan kualitas ikan yang baik, nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan sebaliknya. Apalagi ketika merambah ke pasar internasional.
Kelima, membangun kemampuan adaptasi dan daya tahan nelayan dalam kerangka dukungan manajemen usaha dan tata kelola perikanan yang lebih efisien. Mengurangi praktek IUU fishing, membuka akses fasilitas, mendorong sertifikasi dan standar perikanan yang lebih berkualitas secara massif.
