Kelautan Bukan Perikanan

Pertama, menyeimbangkan porsi perhatian dan program pembangunan kelautan maupun perikanan melalui strukturisasi kelembagaan DKP. Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) yang selama ini dimandatkan menjadi ditjen ‘super’ namun dengan sumberdaya terbatas perlu dikapitalisasi. Tugas dan fungsi yang begitu besar perlu menjadi sebuah kluster yang minimal terdiri atas dua ditjen, sehingga lebih fokus dan realistis. Sementara ditjen-ditjen yang mengurusi bidang perikanan dapat dirasionalisasi dan diintegrasikan secara efektif.

Kedua, melakukan reposisi peran DKP dalam mengantisipasi berbagai isu terkait kelautan dan menetapkan prioritas yang realistis. Tingkat keterlibatan DKP di setiap isu berbeda, namun harus tetap dilakukan secara optimal. Ini berarti DKP perlu membuka diri dan mampu bersinergi dan berkonsolidasi dengan departemen dan institusi terkait lainnya. Benturan-benturan wilayah kerja dan otoritas kementerian dengan institusi lain perlu segera dikonsolidasi. Kesan departemen ‘junior’ yang menyebabkan DKP sering ‘kalah’ dalam negosiasi, perlu ditepis. Upaya reposisi peran DKP ini membutuhkan kompetensi dan kemampuan fasilitasi serta mengarusutamakan (mainstreaming) isu kelautan, sehingga menjadi domain bersama. Bukan isu yang terisolasi atau ekslusif.

Ketiga, memformulasi cetak biru dan orientasi pembangunan kelautan yang lebih proporsional dan strategis mengantisipasi isu perikanan dan kelautan. Adanya kejelasan arah ini mengurangi kebingungan yang terjadi di DKP dan meningkatkan efektifitas program yang dikembangkan. Selama ini, kekaburan orientasi membuat DKP ‘terjebak’ pada pragmatisme. Program-program yang dikembangkan seringkali seremonial, tumpang tindih, tidak berkelanjutan, dan tidak punya basis yang kuat. Ketiadaan orientasi yang benderang membuat DKP sering terlambat bereaksi untuk isu yang seharusnya menjadi domainnya, dan juga seringkali berbenturan dengan yang lainnya.

Tentu saja, dibutuhkan keberanian melakukan terobosan untuk melanjutkan evolusi pembangunan kelautan dan perikanan untuk menjadi negara maritim yang kuat. Paradigma pembangunan Indonesia yang berbasis daratan selama puluhan tahun, membuat pembangunan kelautan sulit dilakukan secara drastis. Perspektif dan praktek yang mengidentikkan pembangunan kelautan hanya sekedar perikanan plus selama puluhan tahun, juga membuat DKP seperti mengenakan topi yang kebesaran.