Mega Skandal TMD Rawan Diintervensi, Masyarakat Harus Ikut Mengawal

 

Dompu – Sudah setengah tahun penanganan mega skandal dugaan korupsi pada kegiatan TMD yang menelan anggaran tidak kurang 4,9 milyar terus bergulir di Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Para panitia TMD seperti Kuasa Pengguna Anggaran Dra. Hj. Sri Suzana dan bendahara TMD, akan dan sudah diperiksa secara intens oleh Jaksa untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka. Proses penyelidikkan yang lama yang dilakukan oleh Kejari Dompu mendapat asumsi miring dari masyarakat karena masyarakat khawatir kasus TMD tidak diselesaikan secara tuntas. Namun Kajari Dompu Hasan Kurnia HS, SH., pada berbagai kesempatan menegaskan bahwa institusinya akan menyelesaikan skandal TMD secara tuntas sesuai aturan yang berlaku.

Kekhawatiran masyarakat terhadap nasib mega skandal TMD harus disikapi secara serius oleh semua pihak, karena kekhawatiran tersebut cukup beralasan pasalnya dalam kepanitiaan TMD terdapat para pejabat mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para Asisten dan pejabat eselon II.

“Jangankan pejabat, rakyat jelata saja jika tersangkut masalah hukum akan melakukan upaya lobi dan menegosiasi dengan penegak hukum agar kasusnya dihentikan atau hukuman diringankan dengan cara menyuap dan sebagainya, apalagi para pejabat yang memiliki uang dan pengaruh. Mungkin bukan yang bersangkutan yang akan melakukan intervensi dan penyuapan, namun bisa saja ada oknum nakal yang mencoba menjadi makelar kasus atau mafia hukum dengan menawarkan jasa kepada para terperiksa agar kasusnya dihentikan atau hukuman diringankan, dan atau namanya tidak sama sekali masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan imbalan sejumlah uang”.

“Tidak ada manusia dimuka bumi ini yang ingin terjerat kasus hukum, apalagi harus mendekam dalam penjara” ujar salah satu masyarakat yang tidak ingin dikorankan namanya.

Oleh sebab itu, semua elemen masyarakat harus ikut mengawal kinerja aparat hukum terutama Kejari Dompu dalam menangani mega skandal TMD yang menelan anggaran milyaran rupiah tersebut, karena dikhawatirkan oknum penegak hukum akan lalai, atau masuk angin, atau sengaja ikut terlibat untuk menghentikan proses hukum yang ada. “Tidak ada kepastian oleh manusia dimuka bumi ini, terkecuali atas kehendak Tuhan” pintanya.