Beberapa Catatan Pak Nas; Jenderal Besar A.H. Nasution [Polhankam – 01]

Pak Nas banyak mewariskan Kebijakan di bidang HANKAM dan masalah-masalah Nasional --- dari sekian banyak koleksi buku, yang sangat mengesankan dari Karya beliau adalah 11 jilid Buku Serial berjudul, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Tetapi kali ini ingin mengemukakan inti sari ceramah beliau di hadapan Perwira-perwira di Garnizoen Jakarta Raya tanggal 22 Februari 1958.

Judul ceramah itu (dalam ejaan baru) Menyelamatkan Negara. Di awal -awal ia memberikan gambaran tentang adanya pemberontakan di Padang dan Menado --- maksudnya PRRI dan Permesta. --- menghadapinya sebagai perwira dan sebagai tentara.

Ia menjelaskan arah dan usaha-usaha subversi bekas Penjajah Indonesia, yakni Belanda --- persoalan pengaruh Perang Dingin, yang ingin menyeret Indonesia dalam pusaran perang itu. Hal-hal pertentangan politik yang juga merongrong TNI (waktu itu). Ini isi pidatonya, kita kutip secara sporadis : "Masalahnya, persoalannya di dalam negeri kita lihat berganti-ganti. Saya ingin kembali kepada peristiwa 13 Agustus 1956 di mana pada waktu itu oleh beberapa Kolonel kita, diusahakan penjatuhan Pemerintah dengan jalan aksi anti korupsi......................"

Pada paragraf lanjutan :"...........Saya ingin peringatkan soal-soal ini kembali, yang ini meningkat kepada peristiwa 16 Oktober di Jakarta pada waktu RPKAD dan sebagian dari pada pasukan di dalam kota tersangkut untuk melakukan pula sesuatu tindakan yang melanggar hukum, yaitu menangkap pimpinan Angkatan Darat dan ingin memaksa perubahan pemerintahan............"

Alangkah lamanya --- kegelisahan tentang Budaya Korupsi ini, menggoda kita untuk melakukan perubahan --- tahun ini 2011 berarti sudah 54 tahun yang lalu ---lama sekali masa,  upaya kita untuk menkoreksi keadaan yang koruptif, tetapi  tidak menghasilkan apa-apa. Malah kini menggurita menjadi-jadi --- Budaya Korupsi malah telah melumpuhkan Ideologi dan Konstitusi kita. Indonesia-ku masih kau belum sadar ?

Selain itu beliau juga membeberkan Peristiwa Cikini, suatu usaha percobaan pembunuhan Presiden Sukarno --- dan segala usaha-upaya meningkatkan kedisiplinan tentara, baik secara pribadi, maupun secara organisasi.

Ada sedikit informasi yang ada kaitannya dengan peristiwa Cikini maupun dengan pergolakan yang terjadi di daerah-daerah masa itu. ...............Beliau menyatakan : "Pertama saya berpendapat selalu dan dengan saya juga saya kira sebagian besar dari pada Angkatan Perang kita bahwa dalam pergolakan dalam negeri ini tidak pada tempatnya ada militer-militer yang bekerja sama dengan gerombolan DI (baca Darul Islam- pen) . Dalam hal ini sudah nyata baik dalam rangkaian peristiwa Cikini maupun dalam rangkaian proklamasian-proklamasian ini telah nyata ada kerja sama dengan DI......................Kedua kita tidak bisa membenarkan bagaimanapun juga bahwa dalam pergolakan-pergolakan antara kita dengan kita sebagi Negara yang muda ini, kita bersedia bekerja sama dengan Angkatan Perang Asing. Hal ini sudah melanggar 17 Agustus 1945. "

Dengan membaca teks ini --- kita mencoba menghayati suasana batin dalam Negara kita, khususnya TNI pada awal-awal kemerdekaan RI.

Ada paragraph yang menggelitik tentang psy-war ............kata beliau " Saya kira perwira-perwira yang masih ingat peristiwa Madiun (Pemberontakan PKI  1948- pen), justru pada saat kita menghadapi peristiwa Madiun, saya membaca sendiri pengumuman dari Leger Voorlichtings Dienst *) dari Belanda bahwa saya memegang pimpinan operation terhadap Madiun, akan tetapi saya membaca sendiri, juga pada waktu itu, bahwa Kol. Nasution adalah komunis, dari Leger Voorlichtings Dienst tahun 1948. Jadi soal-soal yang semacam ini sudah biasa menjadi psy-war. Tapi bahayanya dari pada ini adalah bahwa justru dalam pertentangan dunia antara blok komunis dan anti-komunis yang besar sekarang, ingin menyeret kita ke dalam salah satu bloknya,...........................".

Kini Indonesia telah Merdeka menjelang 66 tahun --- masalah Bangsa masih banyak, bertumpuk-tumpuk --- malah ada yang bersifat sangat kritikal. Bahkan menyaksikan cara Indonesia menyelesaikan masalah itu, pesimistik --- Lamban, cendrung menunda-nunda penuntasan. Tindakan semacam itu adalah Tindakan Mismanagement --- Ineffective !

Kita membutuhkan Kebijakan Pemerintahan yang Effektif --- Republik ini akan terus ditelikung oleh kekuatan di dalam negeri yang koruptif dan vested-interest. Di pihak lain, Kekuatan eksternal --- yang ingin tetap akan menjadikan Indonesia daerah eksploitasi dan pasaran bagi mereka. Kita lalai, tidak efektif mengelola Sumber Daya Waktu.

Konstitusi harus efektif, Undang-undang harus efektif -- Kebijakan Pemerintah pun harus efektif !

Merdeka !

*) Mungkin Dinas Intelijen Belanda (?)