Mohon tunggu...
Muhammad Wislan Arif
Muhammad Wislan Arif Mohon Tunggu... profesional -

Hobi membaca, menulis dan traveling. Membanggakan Sejarah Bangsa. Mengembangkan Kesadaran Nasional untuk Kejayaan Republik Indonesia, di mana Anak-Cucu-Cicit-Canggah hidup bersama dalam Negara yang Adil dan Makmur --- Tata Tentram Kerta Raharja, Gemah Ripah Loh Jinawi. Merdeka !

Selanjutnya

Tutup

Politik

Indikasi Indonesia Menuju Otoriter-kah ? [Tajuk Ide-36]

23 Februari 2011   01:54 Diperbarui: 26 Juni 2015   08:21 108
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption id="attachment_90818" align="aligncenter" width="300" caption="Jangan kembangkan terus Budaya Retrogresif di Indonesia, Bung !"][/caption]

Wadhuh !

Indonesia akan memilih menjadi Negara Otoriter --- ya, kalau gejala “akan membungkam Pers dan mematikan Hak Perdata pihak lain --- menjadi wacana dan praxis.

Adalah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengemukakan Gagasan itu.Ia memerintahkan jajaran Manajemen Pemerintahan untuk memboikot Pers.

  1. Konon menurut dia , TV One dan Metro TV plus Media Indonesia menjelek-jelek-kan Pemerintah
  2. Jajaran Organisasi Pemerintahan jangan memberikan akses informasi bagi ketiga Lembaga Pers tersebut, dan mungkin yang sejenis lainnya.
  3. Pemasangan Iklan dan segala sumber pengeluaran Community Development Obligation, dan semacamnya, yang notabene APBN berdasarkan undang-undang --- tidak diperkenankan untuk menghidupi Lembaga Pers yang kritis dan mencerdaskan pemikiran alternatif Rakyat Indonesia.

Lha, kalau ini benar --- sungguh mengerikan bagi Sejarah NKRI.

Negara atau Pemerintah kalau sudah menjalankan pemerintahan yang otoriter --- membungkem Pers.Dialektika-nya : Revolusi, paling tidak akan terjadi krisis demi krisis politik.

Baru saja digelar Fakta Sejarah --- jatuhnya beberapa Pemimpin Otoriter Negara di Afrika Utara dan menjalar terus bergulung-gulung ke Negara lain di Afrika Utara dan Timur Tengah.

Kok tidak disadari ya ?

Maaf Bung --- jangan diulangi Krisis di NKRI dengan Revolusi atau Demonstrasi yang memundurkan potensi Bangsa untuk maju.

Bung, laksanakan saja Undang-undang Dasar 1945 Amendemen dan Pancasila secara murni dan konsekwen --- teruskan melakukan tindakan yang sesuai dengan Amanat Reformasi 1998.

Niscaya Rakyat Indonesia akan tentram menantikan Pengentasan Kemiskinan dengan semboyan Pro Poor dan Pro Job-nya itu.

Aja neko-neka sira Je !

Ini rupanya Budaya Retrogresif di bidang Politik, Keterbukaan Informasi (ada Undang-undang-nya lho) dan Eksperimen mengundang revolusi serta krisis yang bisa memundurkan potensi NKRI.

Aneh ya Orang Indonesia ?

*) Foto ex Internet - Kompas.Com

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun