Menyoal Golput

Satu Suara Menentukan Arah Masa Depan Bangsa

Hidup bernegara dibutuhkan partisipasi politik warga masyarakat dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Penyaluran hak politik adalah wujud pengakuan Negara terhadap kedudukan sebagai warga masyarakat yang berhak memilih pemimpin Negara dan representatif masyarakat di lembaga legislatif guna mengatur dan menjalankan mandat, amanat konstitusi serta harapan warga masyarakat yang hendak diejawantahkan dalam bentuk kebijakan publik.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya [Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008] .

Di samping itu, salah satu parameter yang sangat mendasar dari keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah diukur dari keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan Pemilu dan tingkat partisipasi warga masyarakat dalam Pemilu. Itulah sebabnya, penggunaan hak politik warga masyarakat dalam pesta demokrasi, penting disalurkan untuk turut memilih pemimpin Negara dan para anggota legislatif yang hendak mengisi ruang lembaga legislatif.

Apabila tidak ada pilihan atau menilai kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislatif yang kini direkomdasikan oleh partai politik sama saja--memproyeksikan tidak memberikan harapan kemajuan bangsa ke depan--atau mungkin musabab lain sehingga ingin golput karena hilangnya kepercayaan terhadap partai politik yang tampak tidak lagi aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan warga masyarakat.

Alternatifnya bukan golput, tetapi memakai logika Magnis Suzeno, bahwa Pemilu bukan memilih yang terbaik tetapi mencegah yang terburuk berkuasa. Artinya, untuk Pemilu kali ini warga masyarakat disuguhkan hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan masing-masing memiliki rekam jejak, maka sebagai pemilih rasional patut memberikan hak politiknya dengan  membandingkan tingkat kelebihan dan kekurangan kedua pasangan calon, mana pasangan calon yang dinilai baik untuk dipilih.

Begitu pula dengan memilih calon legislatif, dengan beranjak dari kekecewaan banyaknya anggota legislatif yang kini mendekam dibalik jeruk besi karena skandal korupsi, maka pada Pemilu saat ini patut dinilai secara selektif agar kelak yang mengisi ruang lembaga legislatif adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan memahami fungsi selaku anggota legislatif yakni: pengawasan, legislasi dan budgeting.

Pada akhirnya tiba pada konklusi bahwa golput bukan solusi yang baik--pilihan yang tidak berpangkal pada nalar-rasional, pula pilihan yang ambigu dalam memberikan solusi terhadap perbaikan sistem demokrasi.