Politik Uang, Racun Demokrasi

Edukasi Politik

Sebagaimana ulasan masalah yang penulis uraikan; maka untuk merawat demokrasi yang sehat dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas, perlunya edukasi politik  masif dilakukan. Edukasi politik merupakan langkah preventif untuk mencegah praktik politik uang.

Selaras itu, calon anggota legislatif harus menerapkan kampanye politik yang bersifat edukasi politik terhadap publik sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, kedepankan kampanye politik yang edukatif yakni : Gagasan atau ide sebagai marketing politik yang di tawarkan kepada publik, dengan menghindarkan politik uang yang hanya meracuni dan mencederai demokrasi.

Demikian pula, Partai Politik dan penyelenggara pemilu harus memberikan pendidikan politik terhadap publik perihal penggunaan hak politik. Agar, dalam menggunakan hak politik tidak berdasarkan pada politik uang, tetapi atas dasar kualitas, rekam jejak dan integritas calon yang menjadi indikator dalam memilih. 

Selain edukasi politik, diperlukan pengawasan penyelenggara pemilu dalam proses pesta demokrasi, guna menjaga tidak terjadinya praktik politik uang. Maraknya praktik politik uang karena lemahnya fungsi pengawasan penyelenggara pemilu. Untuk itu perlunya optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggara pemilu dalam proses pemilihan. 

Sekaligus menjaga independensi dalam menjalankan tugas, pula memegang prinsip profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan menolak tegas politik uang. 

Karena praktik politik uang bukan hanya terjadi di tataran pemilih tetapi juga rawan terjadi di penyelenggara pemilu. Di mana calon yang haus jabatan selalu melakukan berbagai cara agar bisa lolos atau menang dalam pertarungan, maka jalan yang di tempuh adalah melakukan transaksional dengan pihak penyelenggara. Itulah sebabnya, penyelenggara pemilu harus menjaga independensi dan profesionalitas guna mewujudkan demokrasi Indonesia yang berkualitas.

Pun demikian, perlunya kebijakan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga yang belum baik, ini sebagai langkah untuk mengatasi praktik politik uang yang sedang marak. Karena apabila mengidentifikasi musabab maraknya politik uang dalam pemilihan, salah satunya karena dipengaruhi kondisi ekonomi yang di alami publik. Sebagaimana dikatakan oleh Choi (2009) bahwasanya pemilih dengan mudah menerima uang yang di tawarkan oleh politikus karena himpitan ekonomi. 

Jadi politik uang merupakan racun demokrasi yang mesti di tolak. Karena politik uang dapat melunturkan nilai-nilai demokrasi, melemahkan akuntabilitas politik antara politisi dan pemilih, dan hanya melahirkan pemimpin atau anggota legislatif yang korup.