Politik Uang Racun Demokrasi

Edukasi politik merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya politik uang. Sejalan dengan hal tersebut, calon anggota legislatif harus menerapkan kampanye politik yang bersifat edukasi politik terhadap publik sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, kedepankan kampanye politik yang edukatif yakni : Gagasan atau ide sebagai marketing politik yang di tawarkan kepada publik, bukan menerapkan kampanye politik yang meracuni dan cederai demokrasi (Politik Uang) hanya demi melanggengkan kekuasaan.

Demikian pula, Partai Politik dan penyelenggara pemilu harus memberikan pendidikan politik terhadap publik perihal penggunaan hak politik. Agar, dalam menggunakan hak politik tidak berdasarkan pada politik uang, tetapi atas dasar kualitas, rekam jejak dan integritas calon yang menjadi indikator dalam memilih. 

Selain edukasi politik, diperlukan pengawasan penyelenggara pemilu dalam proses pesta demokrasi, guna menjaga tidak terjadinya politik uang. Maraknya politik uang karena lemahnya fungsi pengawasan Bawaslu selaku bagian dari penyelenggara pemilu. Untuk itu perlunya optimalisasi fungsi pengawasan Bawaslu dalam proses pemilihan. 

Sekaligus menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan juga memegang prinsip profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan menolak politik uang. Karena politik uang bukan hanya terjadi di tataran pemilih tetapi juga sering terjadi di penyelenggara pemilu. Dimana, calon yang haus jabatan selalu melakukan berbagai cara agar bisa lolos atau menang dalam pertarungan, maka jalan yang di tempuh adalah melakukan transaksional dengan pihak penyelenggara. Itulah sebabnya, penyelenggara pemilu tetap menjaga profesionalitas guna mewujudkan demokrasi Indonesia yang berkualitas.

Pun demikian, perlunya kebijakan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga yang belum baik, ini sebagai langkah untuk mengatasi politik uang yang sedang marak. Karena bila di identifikasi musabab maraknya politik uang dalam pemilihan, salah satunya karena pengaruh kondisi ekonomi yang di alami publik. Sebagaimana dikatakan oleh Choi (2009) bahwasanya pemilih dengan mudah menerima uang yang di tawarkan oleh politikus karena himpitan ekonomi. 

Jadi politik uang merupakan racun demokrasi yang mesti di tolak dengan cara edukasi politik terhadap publik; optimalisasi fungsi pengawasan oleh penyelenggara pemilu dalam pemilihan untuk mencegah praktik politik uang; serta perlunya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi publik selaku pemilih. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik politik uang,  karena politik uang dapat melunturkan nilai-nilai demokrasi, melemahkan akuntabilitas politik antara politisi dan pemilih, dan hanya melahirkan politisi yang korup.