Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsaÂ
Pancasila telah menghadapi banyak tantangan untuk menjadi dasar negara Indonesia, yang sekaligus merupakan landasan dan pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus memahami Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau sebagai dasar untuk mengatur seluruh administrasi negara. Pancasila juga merupakan ideologi negara, serta merupakan aturan bangsa dan negara, sehingga setiap materi dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan hasil dari pemikiran yang mencakup nilai-nilai untuk mewujudkan sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperkuat jati diri dari sebuah negara.
Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan dan pondasi utama bangsa Indonesia dalam menata unsur-unsur kehidupan berbangsa serta bernegara, segala bentuk peraturan yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila, sehingga Pancasila dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dalam mengatur pemerintahan negara. Pancasila dapat diartikan sebagai aturan pemerintahan negara, yang berarti bahwa hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harus didasarkan pada prinsip dasar negara Indonesia.
Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945. Secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unsur nya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara, memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Artinya, negara harus mentaati Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan dan menegakkannya dalam segala perundang-undangan. Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai penting, diantaranya nilai budaya, nilai adat, dan nilai agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai penting inilah yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia.
Pancasila mengandung nilai dan norma yang dapat dijadikan pedoman berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila, juga dapat diartikan sebagai cita-cita dari suatu negara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi implementasi dari visi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila tidak menyertai sanksi hukum, tetapi Pancasila bersifat mengikat, artinya setiap warga negara Indonesia terikat oleh cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan visi Pancasila, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kepentingan rakyat, dan keadilan.
Dalam perjalanan panjangnya, Pancasila seringkali mengalami berbagai penyimpangan dalam merealisasikan nilai-nilainya. Penyimpangan dari pengamalan Pancasila dapat berupa penambahan, pengurangan dan perubahan makna yang sebenarnya, dan seringkali diikuti dengan upaya penyesuaian kembali. Kedudukan Pancasila inilah, yang membuat nilai-nilainya harus diimplementasikan di kehidupan negara yang sebenarnya.Â
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Yang Mencerminkan Perilaku Sosial Masyarakat Indonesia
Gerakan yang terjadi pada masa orde lama, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang dalam perkembangannya, mengalami pelemahan dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada ideologi pancasila. Terciptanya pemahaman seperti globalisasi, dan paham agama yang semakin kuat, dapat menggerogoti rasa persatuan dan merubah asumsi masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Dalam situasi kehidupan seperti ini, diperlukan adanya teori kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, kesopanan, kerukunan, toleransi, dan masa cinta tanah air yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Namun, dengan menguatnya pemahaman baru, nilai-nilai tersebut dapat memudar seiring berjalannya waktu.
Masuknya pemahaman dan ajaran baru di Indonesia, menyebabkan moral masyarakat menjadi semakin menghilang. Sehingga, pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi menipis. Pada masa orde lama, Pancasila digunakan sebagai budaya pribadi untuk membentuk suatu bangsa. Sebagai nilai luhur, Pancasila dapat meyakinkan masyarakat bahwa Pancasila merupakan bentuk persatuan bangsa. Namun, terdapat beberapa penyimpangan yang justru malah meredupkan jati diri dari bangsa tersebut, yaitu Pemberontakan PKI 1948, Pemberontakan DI/TII, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUDS 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Alasan keberadaan dari suatu negara adalah untuk melaksanakan tujuan serta cita-cita, menjadi suatu pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa akan memiliki tumpuan, jika pandangan hidupnya jelas, sehingga tidak akan goyah dalam melaksanakan pemerintahan negara. Pandangan hidup merupakan faktor penting untuk mewujudkan kehidupan negara yang sistematis dan sejahtera. Bentuk pedoman yang jelas mengenai pandangan hidup, dapat menyokong pemerintah untuk menyelesaikan setiap masalah, dan menciptakan masyarakat yang semakin maju. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus dikembalikan pada peraturan yang berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan rakyat.
Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pedoman hidup, agar setiap masyarakat dapat menjunjung tinggi sikap Patriotisme, dan Nasionalisme. Pentingnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi masyarakat dalam segala kegiatan. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nilai-nilai utama Pancasila adalah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, Nilai Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
