Cyber Diplomacy Indonesia: Masalah dan Tantangan

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyadari bahwa perangkat digital menghadirkan peluang dan kesulitan baru bagi diplomasi untuk diatasi dengan mengadopsi diplomasi digital. Ini menyiratkan bahwa organisasi diplomatik harus memahami penggunaan peralatan digital. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur digital, seperti Digital Command Center (DCC). 

Melihat perkembangan tersebut di atas, Indonesia perlu merencanakan sejumlah pilihan strategis untuk menghadapi kesulitan diplomasi digital. Pertama, Indonesia harus memperkuat infrastruktur digitalnya saat ini, yang diawasi oleh BSSN. BSSN mencakup DCC Kementerian Luar Negeri, yang memiliki tanggung jawab unik terkait dengan diplomasi siber dan digital Indonesia. 

Dengan meningkatnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, menemukan mekanisme koordinasi yang memadai di berbagai kementerian, organisasi, dan pemerintah daerah sangat penting untuk situasi Indonesia saat ini. 

Kedua, Kementerian harus memberdayakan pusat komando secara digital untuk memungkinkan prosedur cepat dan menyeluruh yang dikoordinasikan dengan kementerian terkait, terutama dalam keadaan darurat atau bencana. 

Opsi ini memastikan bahwa Indonesia mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan kebijakan terbaik atau yang paling dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi masalah tertentu. Membangun pusat komando digital, di sisi lain, akan memerlukan pergeseran budaya dan alur kerja di dalam Kementerian, serta dengan kementerian dan lembaga lainnya. 

Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris Raya (UK), dan Swedia, telah membuat undang-undang dan infrastruktur yang memiliki layanan digital yang beragam dan luas untuk alasan domestik dan internasional. 

Sehingaa menurut penulis bahwa  Kementerian Luar Negeri harus meningkatkan keterlibatan berkelanjutan program dan pelatihan media outreach bagi para pejabatnya. 

Untuk mendorong jejaring yang lebih dalam antara media dan diplomat, program ini harus melibatkan pemangku kepentingan baik dari media lokal maupun asing. Pelatihan ini akan memperkuat kapasitas dan jaringan diplomat mereka untuk merespon secara efektif tantangan platform media sosial yang muncul.

 

            

Nama : Mutiara Hasana Putri