Dilema Pemulung, Mengenai Izin dan Pelarangan Masuk Komplek Perumahan

Secara sengaja saya tidak memasukan sampah layak daur ulang ke dalam tong sampah. Biasanya dimasukan ke karung atau plastik besar dan meletakkannya di sampingnya saja. Hal ini dilakukan mengingat biasanya sampah-sampah tersebut akan dimanfaatkan pemulung. Sehingga, mereka tak perlu repot mengkorek-korek tong sampah. Namun, sampai beberapa hari ternyata sampah-sampah tersebut masih utuh, tak ada tanda-tanda disentuh. 

Usut punya usut, berdasarkan informasi yang beredar dari. mulut ke mulut, sekarang pemulung di larang masuk komplek. Hal ini terkait laporan warga atas kehilangan barang di depan rumah dan diduga kuat pelakunya adalah pemulung yang biasa berkeliling komplek. 

Bukan itu saja ternyata ada perilaku salah satu pemulung yang iseng tehadap salah satu warga. Dimana pemulung tersebut mengirim sebuah video lewat aplikasi WA, padahal warga tersebut merasa tidak kenal secara pribadi. Hanya saja pemulung tersebut berprilaku mencurigakan, dengan mengorek-korek tong sampah dengan waktu yang lama. Kemungkinan nomer diambil dari bekas paket yang dibuang di tong sampah. Tentu saja hal ini semakin menambah stigma buruk terhadap pemulung itu sendiri. Meskipun hanya satu pemulung yang terdeteksi kuat melakukan tindakan tersebut, imbasnya seluruh pemulung tak ada yang diperbolehkan masuk ke komplek. 

Baca juga: Kurma Semakin Populer Karena Kompasiana

Tidak adanya pemulung sebenarnya menjadi dilema. Hal yang paling terasa adalah banyaknya sampah yang menumpuk karena sampah-sampah daur ulang yang biasanya diangkut setiap hari kini tetap menumpuk sampai mobil dinas kebersihan datang. 

Sebenarnya pemulung ini berjasa pada kebersihan lingkungan kita, karena mereka mau kotor-kotor untuk memilih dan memilah sampah untuk didaur ulang. Mereka juga menyumbangkan lebih dari 80 persen bahan input industri daur ulang. Sayangnya keberadaan mereka seakan paket komplit dengan sisi negatifnya yang menimbulkan dilematis di masyarakat. Seperti yang terjadi saat ini di komplek perumahan saya. 

Sepertinya, masalah pemulung ini bukan masalah sederhana. Dalam lingkup masyarkat kecil (perumahan) belum ada solusi tepat untuk menangani, terlebih mencakup lingkup yang lebih besar dan luas (negara).

Walaupun sebagian pemulung merupakan pekerja mandiri produktif dan tidak termasuk golongan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Akan tetapi tidak sedikit pula pemulung yang masuk ke dalam golongan (PMKS). Mereka adalah pemulung tunawisma, yaitu yang tidur di gerobak-gerobak, pinggir-pinggir jalan, emperan-emperan toko dan lain sebagainya. 

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya perhatian khusus untuk menangani masalah pemulung, terkait keberadaan dan pekerjaan mereka. Mengenai hal ini, harus ada kerjasama antar pemulung, warga masyarakat dan pemerintah. 

Bagaimana pun juga, pemulung adalah manusia dan warga negara Indonesia. Mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Semoga kedepannya, ditemukan solusi tepat untuk menangani hal ini. 

Terima kasih, semoga bermanfaat.

Salam
Mutia AH
Ruji, 27 Maret 2024