Peran Media Massa dalam pemberitaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Terakhir, Aspek politik. Media massa memiliki peran dalam memberitakan HAM sesuai dengan kepentingan politik yang berlaku, baik kepentingan nasional maupun kepentingan internasional. Media massa harus memberitakan HAM dengan mengkritisi dan mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam hal pemajuan, perlindungan, dan pemulihan HAM. Media massa juga harus memberitakan HAM dengan mempromosikan dan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam hal HAM. Media massa harus menjadi agen perubahan dan pembaharu dalam bidang HAM, dengan memberikan gagasan, saran, dan solusi yang konstruktif dan inovatif. Media massa juga harus menjadi mitra dan advokat bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal HAM, dengan memberikan dukungan, dorongan, dan apresiasi yang positif. 

Contohnya pada kasus tragedi 1986 yaitu kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari, kasus Trisakti, kasus Semanggi, kasus Wasior, kasus Wamena, dan lain-lain. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan secara adil dan tuntas, yang berdampak pada ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Media massa berperan dalam memberitakan kasus-kasus ini dengan menuntut agar pemerintah bertanggung jawab dan menyelesaikan kasus-kasus ini sesuai dengan hukum dan keadilan. Media massa juga berperan dalam memberikan suara dan ruang bagi korban dan keluarganya, yang selama ini terabaikan dan terpinggirkan. Media massa juga berperan dalam mengadvokasi dan mendukung upaya-upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi korban dan keluarganya.

Selain memiliki peran pada hak asasi manusia media massa juga memiliki tantangan dan peluang dalam memberitakan tentang HAM di indonesia pada aspek internal dan eksternal,yaitu: Pada aspek internal, Media massa seringkali kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan terpercaya tentang HAM, karena adanya hambatan akses, sensor, tekanan, intimidasi, atau bahkan ancaman terhadap wartawan dan sumber informasi. Media massa juga seringkali terjebak dalam konflik kepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik, maupun ideologis, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kredibilitas pemberitaannya. Kemudian pada aspek eksternalnya, Media massa harus bersaing dengan media massa lainnya, baik media massa konvensional maupun media massa digital, dalam hal pemberitaan HAM. Media massa harus mampu menarik dan mempertahankan perhatian dan kepercayaan publik, dengan memberikan pemberitaan yang menarik, relevan, dan bermutu. Media massa juga harus mengikuti regulasi yang berlaku, baik regulasi nasional maupun internasional, dalam hal pemberitaan HAM. Media massa harus menghindari pelanggaran regulasi, seperti pelanggaran UU Pers, UU ITE, UU HAM, dan lain-lain, yang dapat menimbulkan sanksi hukum atau administratif. 

Kemudian pada peluang peran  media massa pada HAM di indonesia pada aspek internal dan eksternal, yaitu: pada aspek internal, Media massa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimilikinya, seperti sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan informasi, dengan cara meningkatkan investasi, kerjasama, dan inovasi. Media massa juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas integritas yang dimilikinya, seperti kejujuran, keseimbangan, akuntabilitas, dan transparansi, dengan cara meningkatkan kode etik, mekanisme kontrol, dan partisipasi publik. Kemudian, pada aspek eksternal, yaitu: Media massa dapat meningkatkan kerjasama dengan media massa lainnya, baik media massa konvensional maupun media massa digital, dalam hal pemberitaan HAM. Media massa dapat saling berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman, serta saling mendukung dan melindungi satu sama lain. 

DAFTAR PUSTAKA 

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 113-121.

Thaha, H. (2009). Media Massa Dan Masyarakat. AL TAJDID, 1(1).