Eropa merupakan tujuan utama dari banyak imigran dan pencari suaka. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, termasuk karena masalah keamanan, demografi, hak asasi manusia, kemiskinan, dan perubahan iklim. Jumlah migran yang masuk dan keamanan perbatasan antar negara menjadi tantangan yang signifikan bagi negara-negara di Eropa, terutama dengan situasi krisis seperti pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Saat ini Uni Eropa sedang berupaya untuk meningkatkan kebijakan suaka dan migrasi untuk negara-negara anggotanya. Kebijakan ini nantinya akan berfokus pada repatriasi migran dan beberapa perubahan yang diusulkan dalam hukum Uni Eropa. Banyaknya imigran yang berdatangan ke Eropa kemudian menimbulkan masalah migrasi yang baru di negara-negara anggotanya. Banyak dari imigran gelap atau yang disebut dengan imigran ilegal sering membuat kekacauan dan permasalahan di negara yang mereka tuju. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi yang buruk terhadap para imigran tersebut oleh penduduk asli, termasuk penduduk di Republik Ceko.
Sejarah Republik Ceko
Republik Ceko, sebuah negara berbentuk republik parlementer di Eropa Tengah, memiliki sejarah dan warisan budaya yang kaya. Dengan lokasi yang strategis dan terletak di tengah Eropa, negara ini dikenal dengan arsitektur indahnya, termasuk kastil, gereja, dan kota-kota bersejarah seperti Praha. Meskipun memiliki warisan budaya yang kuat, Republik Ceko juga mencerminkan kompleksitas dalam persepsinya terhadap imigran. Beberapa penduduk memiliki pandangan skeptis terhadap imigrasi, terutama dalam konteks migrasi baru-baru ini di Eropa.
Sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1989 dan memisahkan diri dari Republik Slovakia secara damai pada tahun 1993, Republik Ceko telah mengalami banyak transformasi dari negara sosialis-komunis menjadi negara demokratis berdasarkan sistem parlementer dan ekonomi pasar bebas. Pada tahun 1999, negara ini bergabung dengan NATO, dan pada tahun 20024 bersama beberapa negara bekas komunis lainnya, bergabung ke Uni Eropa. Selain itu, pada tahun 2007, negara ini kemudian menjadi bagian dari area Schengen, yang kemudian menghapus kontrol internal dan pada saat yang sama memperkuat pengawasan perbatasan.
Selama tiga dekade terakhir, Republik Ceko telah secara cepat bertransformasi dari negara yang hanya berfokus pada emogirasi menjadi negara yang mengalami migrasi transit dan saat ini mengalami peningkatan signifikan terhadap jumlah imigrasi. Pada tahun 2017, hampir 5 persen dari populasi penduduk Republik Ceko merupakan migran yang tinggal secara legal. Sedangkan jumlah migran ilegal berkisar antara lima belas ribu hingga tiga ratus ribu.
Persepsi Penduduk Republik Ceko terhadap imigran
Penduduk Republik Ceko menunjukkan sikap yang paling negatif diantara negara-negara Uni Eropa lainnya terhadap imigran dan pengungsi. Menurut survey Eurobarometer dari tahun 2015-2017 lebih dari 80 persen responden Ceko mengekspresikan sikap negatif terhadap imigran, terutama negara-negara non-Uni Eropa.Â
Namun, pada tahun 2018 menandai perubahan signifikan dalam pandangan publik terhadap migrasi, imigran, dan pengungsi di Republik Ceko. Migrasi tiba-tiba muncul dalam banyak media publikasi dan kemudian menjadi sumber polarisasi utama. Padahal sebelumnya topik ini jarang-- bahkan hampir tidak pernah muncul dalam media dan wacana publik secara umum, kecuali selama krisis ekonomi global. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran publik tentang masalah migrasi terbukti berada di bawah rata-rata Uni Eropa. Penduduk Republik Ceko cenderung memperkirakan jumlah migran dan pengungsi di negara mereka lebih tinggi dari rata-rata, hal ini diakibatkan adanya penyebaran informasi yang tidak lengkap atau bias yang disajikan oleh media.
Kebijakan migrasi oleh Ceko
Kebijakan Uni Eropa mengenai alokasi kuota imigran, yang diatur dalam Council Decision (EU) 2015/1523, telah memicu perbedaan pendapat di antara pihak yang mendukung dan menentang. Beberapa negara anggota yang secara tradisional memiliki pengaruh besar dalam kebijakan suaka Uni Eropa, seperti Jerman, Austria, dan Swedia, menerima jumlah imigran yang signifikan dan mendorong Uni Eropa untuk melibatkan negara anggota lain dalam pembagian tanggung jawab. Sementara itu, pemerintah negara anggota yang mengajukan jumlah aplikasi suaka yang relatif kecil, termasuk beberapa pemerintah di Eropa Timur, secara vokal menolak untuk mengurangi pembagian tanggung jawab terkait suaka tersebut.
Penolakan Republik Ceko terhadap kebijakan kuota dapat diinterpretasikan melalui beberapa pernyataan dari Perdana Menterinya, Bohuslav Sobotka, dalam berbagai kesempatan. Sobotka mengkritik kebijakan Jerman yang menerima jumlah imigran yang besar, menyatakan bahwa hal tersebut dapat memicu gelombang imigran ilegal di negara-negara anggota lainnya. Pernyataan ini tergambar dalam ungkapannya, "Germany sent a signal that could be seen and heard in large parts of the Middle East and North Africa. That stimulated illegal migration to Europe. Unfortunately that cannot be denied." Sikap serupa tercermin dalam twiternya, di mana ia menyebut para pengungsi sebagai "pasukan invasi" dan menyebut wanita sebagai "ibu dari para teroris masa depan" (Reuters, 2015).
