3. Rasionalisasi
Rasionalisasi digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan mereka. Dalam kasus ini, manajemen mungkin merasa bahwa manipulasi tersebut diperlukan demi menjaga kelangsungan bisnis atau memenuhi ekspektasi pemegang saham.
Pelanggaran dan Sanksi
Hasil investigasi menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia dan pihak-pihak terkait telah melanggar berbagai regulasi. Auditor yang terlibat, Kasner Sirumapea, bersama Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, dikenai sanksi pembekuan izin oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan dikenai denda administratif masing-masing sebesar Rp 100 juta.
Pelanggaran yang ditemukan meliputi:
- SA 315: Standar ini mengatur identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas yang diaudit.
- SA 500: Mengatur pengumpulan dan evaluasi bukti audit yang relevan.
- SA 560: Mengatur prosedur auditor dalam mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit.
- Selain itu, PT Garuda Indonesia juga dinyatakan melanggar Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
Pelajaran dari Kasus PT Garuda Indonesia
Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan publik, auditor, dan regulator. Berikut adalah beberapa poin utama yang dapat diambil:
1. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal
Perusahaan harus memperkuat pengendalian internal untuk mencegah manipulasi laporan keuangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:
2. Pemisahan tugas untuk mengurangi risiko kolusi.
3. Pengawasan ketat oleh direksi dan dewan komisaris.
4. Audit internal secara berkala untuk meninjau proses pelaporan keuangan.
5. Transparansi dan Kepatuhan terhadap Regulasi
Perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK dan standar akuntansi internasional. Pendapatan yang diakui harus memiliki bukti transaksi yang sah dan dapat diverifikasi.
