Deflasi yang beruntun dan terus menerus ini adalah indikasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah dengan kebijakannya dianggap mandul dalam memperbaiki perekonomian rakyat. Sebaliknya, kebijakan pemerintah justru seringkali kontraproduktif dengan terciptanya daya beli yang tinggi di tengah masyarakat.
Sebagai contoh adalah kebijakan pemotongan gaji 3% dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan tersebut kontraproduktif sebab akan mengurangi pendapatan keluarga. Contoh lainnya kenaikan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). Bayangkan PPN yang sudah naik menjadi 11% sejak April 2022, rencananya akan dinaikkan lagi menjadi 12% pada 2025. Ini tentu makin melemahkan daya beli masyarakat.
Inilah dampak yang ditimbulkan akibat penerapan sistem kapitalisme. Negara hanya berperan sebagai regulator saja tanpa mengurusi urusan umat. Sejatinya negaralah yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mencegah terjadinya PHK massal. Bukan justru fokus pada investasi yang hanya mengejar keuntungan semata.
Ekonomi Islam Menjamin Kesejahteraan
Dilansir dari muslimahnews.com, sistem ekonomi Islam memiliki sejumlah mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, di antaranya adalah:
Pertama, sistem ekonomi Islam menjadikan negara sebagai pihak utama dalam mengurusi urusan umat. Sehingga pemerintah tidak fokus pada perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan manusianya. Pemerintah akan menjamin semua laki-laki bekerja sebab kewajiban nafkah ada pada kaum laki-laki. Selain itu, pemerintah akan berupaya untuk membuka lebar lapangan pekerjaan. Islam memosisikan negara mandiri dalam mengelola SDA yang akan membuka lapangan pekerjaan yang luas karena eksplorasi dan eksploitasi SDA membutuhkan banyak SDM.
Kedua, sistem ekonomi Islam menjadikan negara terbebas dari utang, kebijakan ekonominya independen, bebas dari kendali asing, dan seluruh kebijakannya berpusat pada kepentingan umat. Sehingga akan terwujud lingkungan bisnis yang kondusif dan juga aturan-aturan yang memudahkan rakyat untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak.
Ketiga, sumber pemasukan negara yang melimpah dari kepemilikan umum, fai dan kharaj, serta zakat akan sangat mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Daya beli masyarakat akan tinggi karena mereka memiliki pendapatan yang layak sehingga memiliki uang untuk dibelanjakan. Ekonomi pun bisa berputar dengan baik dan kebutuhan pokok akan terdistribusi dengan merata hingga level individu per individu.
Keempat, negara Islam memiliki mekanisme nonekonomi salah satunya adalah pemberian santunan kepada keluarga miskin yang tidak memiliki kepala rumah tangga yang bekerja atau sudah bekerja namun nominal upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Santunan tersebut berupa kebutuhan pokok hingga keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Kelima, jaminan kebutuhan pokok dalam Islam bukan hanya pangan, tetapi juga sandang dan papan. Semua itu jika rakyat tidak bisa memenuhi sendiri, negara akan membantunya. Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan keamanan akan dijamin seluruhnya oleh negara.Â
Persoalan deflasi, inflasi, dan penyakit ekonomi lainnya akan bisa teratasi apabila negara menerapkan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah berjuang mewujudkan kembali kehidupan Islam. Semua itu akan terwujud secara nyata dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam sebuah institusi negara.Â