Dalam dunia ekonomi, baik itu dalam model ekonomi modern atau tradisional, transaksi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Transaksi bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti jual beli, peminjaman uang, peminjaman barang, sampai kerjasama lainnya. Namun bagaimana transaksi ini bisa berjalan dengan adil dan transparan? Nah, inilah peran dari akad dalam fikih muamalah. Karakter akad dalam fikih muamalah, atau perjanjian yang disepakati dalam transaksi, tidaklah sekedar semacam tindakan formalitas. Akad memiliki fungsi yang sangat vital untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dengan adil, jelas, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.
Apa Itu Akad dalam Fikih Muammalah?
Akad dalam konteks fikih muammalah adalah sebuah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang sah menurut hukum Islam. Hal ini bisa berbentuk jual beli, sewa menyewa, atau pinjaman, dan lain sebagainya. Namun, semuanya harus memenuhi beberapa syarat yang merupakan syarat pada transaksi agar dianggap sah, yakni terdapat kepastian terhadap objek transaksi, harga yang wajar, dan persetujuan dari kedua belah pihak.
Fikih muammalah mengatur bagaimana seharusnya akad dilakukan, agar tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan. Salah satu prinsip utama dalam muammalah adalah bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh satu sama lain dan sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cara yang jelas, depan, bebas dari riba dan gharar.
Peran Akad dalam Menjamin Keadilan
Keadilan adalah prinsip utama hukum ekonomi Islam dalam muammalah. Dengan demikian, akad yang di dalamnya terdapat kebenaran dan menjadi faktual dasar kesepakatan aktual antara pihak-pihak tidak dapat menjadi subjek ketidakadilan. Dalam fikih, transaksi yang tidak adil bisa timbul jika ada pihak yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima, atau jika ada unsur pemaksaan dalam kesepakatan tersebut.
Misalnya, dalam transaksi jual beli, akad yang sah harus memastikan bahwa harga barang sudah disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Jika ada ketidakjelasan atau kesepakatan yang dipaksakan, maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah.
Sebagai contoh, jika seorang penjual menjual barang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang tersebut, maka ini bisa dianggap tidak adil. Dalam akad yang sah menurut fikih, harga harus sesuai dengan kualitas barang dan kedua belah pihak harus saling sepakat tanpa ada paksaan.
Peran Akad dalam Menjamin Transparansi
Selain itu, perdagangan atau transaksi ekonomi lain harus adil dan transparan. Transparansi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mengetahui secara lengkap apa yang mereka sepakati. Dalam fikih muammalah, transparansi termasuk harga, objek transaksi, pembayaran, dan syarat-syarat yang lain. Misalnya, dalam Islam hukum utang adalah pinjaman. Maksudnya, jika seseorang meminjam uang tunggal dari seorang individu, mereka harus tahu berapa jumlah uang yang harus mereka kembalikan, sebanyak apa, dan apakah ada bunga. Transparansi juga memastikan bahwa salah satu pihak tidak dirugikan oleh pihak lain. Misalnya, jika seseorang meminjam uang dan terdapat bunga yang disembunyikan atau ketentuan tambahan yang tidak dijelaskan di awal, maka transaksi ini jelas tidak transparan dan bisa menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, akad yang transparan akan menjelaskan semua hal secara rinci, sehingga kedua belah pihak bisa menghindari potensi konflik atau perselisihan di masa depan.
Contoh Akad dalam Kehidupan Sehari-Hari
