Apa itu Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)?
Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism, yang terdiri dari dua kata plural : beragam dan isme : paham yang berarti beragam pemahaman/bermacam-macam paham. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi pluralisme hukum dapat diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial yang lebih dari satu.
Kemudian apa yang dimaksud dengan Hukum Progresif (Progressive Law)?
Hukum progresif  didefinisikan sebagai antitesis terhadap hukum modern. Hukum progresif dilatarbelakangi oleh dasar filsafat hukum progresif yaitu hukum yang mensejahterakan. Jadi, hukum progresif merupakan suatu hukum yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil, sejahtera, serta membuat bahagia.
Mengapa Pluralisme Hukum (Legal Pluralism) masih berkembang di masyarakat?
Pluralisme Hukum masih berkembang di masyarakat karena kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia di sebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Kemudian pluralisme hukum juga hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada praktisi hukum, pembentuk hukum negara (para legislator) serta masyarakat secara luas bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dulu ada di masyarakat dan sistem hukum tersebut berinteraksi dengan hukum negara dan bahkan berkompetisi satu sama lain.Â
Disamping itu, pluralisme hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara.
Kritik Pluralisme Hukum (Legal Pluralism) terhadap Sentralisme Hukum dalam masyarakat
Kritik pluralisme hukum terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat adalah pluralisme hukum diniliai tidak ada penekanan dalam batasan istilah hukum yang digunakan dan pluralisme hukum dianggap kurang efektif dalam mempertimbangkan faktor sosio ekonomi yang mempengaruhi terjadinya sentralisasi hukum dan pluralisme hukum.
Kritik Hukum Progresif (Progressive Law) terhadap perkembangan Hukum di Indonesia
Hukum progresif merupakan konsep yang tidak terkekang pada konsep Undang-Undang saja. Hukum progressive mengkritik hukum liberal sama halnya dengan critical legal studies. Para penganut hukum progressive mengkritisi terhadap besarnya jurang pemisah antara hukum yang dipraktikkan dan teorinya.
Hukum progresif mengkritik penegakan hukum di Indonesia. Institusi penegak hukum harus konsisten dalam mewujudkan perubahan aspek kultural dalam bentuk kualitas pelayanan dalam masyarakat.
Keberadaan Pluralisme Hukum (Legal Pluralism) dalam masyarakat Indonesia?
Keberadaan pluralisme hukum di Indonesia di sebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Pluralisme hukum bisa menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi di Indonesia. Dengan alasan pluralisme hukum, semua produk hukum dapat dipakai untuk menyuburkan nilai-nilai feodalisme, otoritarianisme, ketidakadilan ekonomi, dan bahkan dijadikan jalan bagi totalitarianisme. Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk.
Namun kita belum memiliki konstitusi yang kuat untuk menopang kemajemukan. Feodalisme masih begitu kental dalam seluruh segi kehidupan masyarakat kita. Kita masih juga masih belum lepas dari baying-bayang otoritarianisme yang masih menghantui kita, ditambah dengan ancaman munculnya kembali totalitarianism semakin menguat akhir-akhir ini. Oleh karena itu, pluralisme hukum, bagaimanapun juga, tidak relevan dengan kondisi sosial politik Indonesia.
Mengapa Hukum Progresif (Progressive Law) di Indonesia berkembang?
Hukum Progresif di Indonesia berkembang karena hukum progresif di Indonesia telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini. hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai sisi kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistic, legalistic dan linear untuk tujuan menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.
