Pro Kontra RUU Pilkada

Sidang paripurna pengesahaana RUU pilkada menjadi UU berjalan sangat a lot di mana dalam sidang tersebut sering kali terjadi adu mulut dengan beberapa fraksi lainnya.hingga harus di putuskan melalui votig hasilnya sebanyak 135 anggota yang hadir memilih pilkada tetep langsung.adapun pendukung pilkada melalui DPRD sebanyak 226 orang.fraksi Demokrat yang semula mendukung pilkada langsung dengan syarat lalu memilih walkout Ketika syaratnya sudah di setujui fraksi PDIP,PKB dan Hanura.

Telah selesai sudah drama tentang RUU Pilkada.banyak yang menyayangkan dengan keputusan sidang paripurna hari jumat kemarin.di mana DPR teleh resmi menetapakan keputusannya bahwa pemilihan gubernur akan di lakukan secara tidak langsung atau di pilih oleh DPRD.dengan keputusan ini banyak menimbulkan polemik di dalam masyarakat.

Di mana masyrakat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan keputusan DPRD kemari.Di mana parpol yang menginginkan pemilihan Gubernur di pilih melalui DPRD ialah partai Gerindra,PKS,PPP,PAN,Golkar.dan parpol yang menolak pemilihan Gubernur di pilih secara tidak langsung adalah Partai PDIP,Nasdem,PKPI,PKB dan Demokrat akan tetapi partai Demokrat mengiginkan sepuluh perbaikan.

Dengan keputusan DPRD kemarin ini menandakan bahwa indonesia saat ini mulai mengalami kemunduran demokrasi.di mana rakyat tidak ikut atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan gubernur tahun-tahun mendatang.ini sangat di sayangkan oleh semua pihak di antaranya masyrakat indonesia.yang mana dalam UUD dasar sudah jelas mengatakan bahwa ‘’kedaulatan di tangan rakyat’’ mungkin kata-kata itu kini tinggal wacana saja.

Ini seolah-olah hak pilih rakyat indonesia di rampas oleh golongan elit saja.yang mana apa bila di pilih oleh DPRD akan mengakibatkan semakin jauhnya ketimpangan sosial masyrakat dengan golongan elit.banyak pihak lain berpendapat bahwa seolah-olah pemerintahan indonesia kini akan di kuasi oleh dua golongan besar saja dan juga ada yang berpendapt bahwa ini merupakan cara manufer koalisi merah putih untuk mengembosi pemerintahan joko widodo dan jusuf kallamendatang.

Yang mana kita ketahui bahwa dalam pemilihan presiden bulan kemarin pasangan jokowidodo dan jusuf kalla memenagkan dalam perebutan kursi RI nomer satu di indonesia.ini menandakan bahwa kolisi merah putih tidak legowo atau tidak puas dengan keputusan pilpres kemarin.dengan ini merupakan cara kolisi merah putih untuk menguasai gedung parlemen nantinya.

Dengan keputusan ini rakyat harus mencatat parpol mana yang telah merampas hak pilih mereka atau yang setuju plkada di pilih oleh DPRD.ini sakan-akan membunuh indonesia sebagai negara demokrasi.biarlah rakyat yant menilai kualitas kepala daerah yang di pilih oleh DPRD.

Keputusan sidang paripurna kemarin MK berpeluang besar membatalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.karena tinggal MK lah yang menjadi cara terakhir bagi rakyat untuk tidak mengesahkan UUD pilkada.saya pikir MK masih mempunyai hati nurani untuk memikirkan rakyatnya.

Banyak tanggapan dari berbagai gubernur dan bupati di indonesia mereka berpebdapat bahwa harusnya mereka bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPRD.’’ada hak konstitusional yang merupakanhak berpartisipasi to vote and to be vote(dipilih dan memilih).kalau melalui DPRD,hak yang di berikan ke rakyat untuk memilih hilang.begitu juga dengan mereka yang ingin menjadi kandidat,hilang karena tidak ada lagi calon independen’’

Dengan keadaan indonesia saat ini yang telah banyak masalah di antarnya tentang RUU Pilkada keberadaan orang nomer satu di indonesia atau di presiden mulai di pertanyakaan?? Apakah dalam beberapa hari kedepan presiden bisa menyelesaikan permasalhan yang membelit indonesia saat ini atau malah semakin memperkeruh keadaan indonesia ini.kini kita tunggu tidakan atau tanggapan dari bapak presiden untuk menyelesaikan permasalahan ini.saya berharap bapak presiden memberikan sedikit tinta emas dalam akhir masa jabatnnya sebagai presiden indonesia nomer enam.