"Ngono, yo, Ngono, tapi Ojo Ngono", Pak Presiden dan Pak Dewan!

Begitu juga dengan para pembantunya yang duduk di Menteri. Sampai sejauh ini belum ada hal luar biasa yang dilakukan. Sebagian besar juga sedang menyusun para pembantunya. 

Prabowo mendapatkan porsi pemberitaan yang lumayan tinggi, setelah itu ada Erick Tohir yang disorot dan itupun karena "dikatrol" atas masuknya BTP sebagai Komisaris Utama Pertamina. Muncul juga nama-nama seperti Chandra Hamzah, Jonan, lalu Susi. Belum tahu bagaimana cerita akhirnya.

Mahfud MD tampil dengan komentarnya soal radikalisme sebagaimana Fachrul Razi, Menteri Agama, yang juga membicarakan hal yang sama. Nadiem seperti mendapatkan panggung ketika berhasil "mencuri" melalui konsepnya tentang pendidikan kekinian. Pendidikan yang membebaskan. Selebihnya, masih standar. Menteri-menteri lama juga belum menunjukkan kerja yang sangar.

Tak jauh berbeda dengan eksekutif, begitu juga dengan legislatif yang tampak tak terlalu gaduh. Sebuah pertanda dari keberhasilan "penyatuan" yang menyeluruh. Contoh terbaik dari proses demokrasi yang "teduh". 

Dari saking padu dan menyatunya, sampai ada Pak Dewan yang Terhormat yang memblow-up keinginan masyarakat tentang masa jabatan Presiden tiga periode. Katanya, memang dari keinginan masyarakat. Lengkap pula dengan poster dan spanduknya. Syungguhhh?

Ini bukan main-main, lho. Kalau eksekutif dan legislatif sudah berangkulan dan berpelukan, apa saja bisa terjadi. Disahkannya revisi UU KPK dan beberapa UU lain yang cukup membingungkan adalah bukti nyata, bahwa tak ada yang tak bisa jika semua lembaga dari trias politika bersatu padu. 

Maka, benar-benar tak asik situasinya. Semacam kembali ke zaman purba apalagi ada isu soal kembali dipilihnya Presiden oleh MPR dan Kepala Daerah oleh DPRD. Bisa jadi, nih, barang.

Maka, tidak aneh ketika sejak beberapa waktu lalu, banyak pihak yang mengindikasikan adanya oposisi jalanan ketika ruang kritik dimanipulasi oleh para pemangku kepentingan dalam pemerintahan. 

Keadaan serupa ketika dulu, SBY dianggap "mengkhianati" rakyat dan digelari sebagai pemain sinetron terbaik peraih piala citra ketika ada polemik soal pemilu dari DPR yang akhirnya ide itu cancelled. Kalau barang itu jadi, Jokowi cs juga perlu diperlakukan dengan cara yang sama.

Tapi Jokowi telah memastikan, bahwa hal itu tidak akan terjadi. Jelas Jokowi katakan, hembusan isu itu adalah cara untuk "menampar mukanya", ingin cari muka, atau untuk menjerumuskannya. 

Jokowi mengatakan tidak untuk masa jabatan Presiden sekaligus Pilpres dan Pilkada oleh DPR. Untuk kesekian kalinya, kita perlu mencatatnya. Cukup catat saja, sebagai pengingat.