"Ngono, yo, Ngono, tapi Ojo Ngono", Pak Presiden dan Pak Dewan!

Ungkapan "Ngono, yo, ngono. Tapi ojo ngono!", kalau diterjemahkan secara tekstual kira-kira seperti ini, "begitu, ya, begitu. Tapi jangan begitu!". Sebuah ungkapan yang secara semantik tak terlalu sulit untuk memahaminya. 

Kurang lebih bisa dimaknai sebagai bentuk kekesalan, kekecewaan, karena perilaku yang dianggap biasa pada awalnya, berubah menjadi berlebihan dan tidak wajar. Semakna dengan, "iya, sih. Tapi gak gitu juga kali!".

Misalnya, saat sedang kondangan, ada hidangan prasmanan. Untuk dimakan para tamu, tentu saja. Rumus prasmanan adalah kebebasan, artinya silahkan dimakan sekenyangnya, diambil sesukanya. 

Asal mau dan tidak malu. Tapi, ya, harus lihat-lihat juga. Ada aturan tak tertulis soal "kepantasan". Betul bebas, tapi malu juga dilihat jika piring kita isinya menggunung dengan nasi dan lauk, krupuk, kuah sayur. Penuh, seluruh. Kan, tak apa-apa juga. "Iya, sih. Tapi gak gitu juga kali!" alias "Ngono, yo, ngono. Tapi ojo ngono!".

Sejak dilantik sebagai Presiden, apa kerja substantif Presiden hingga sampai saat ini selain kunjungan dan komentar-komentar simpel, seperti eselon IV akan diganti dengan AI, misalnya? Betul, Jokowi sudah pernah bekerja selama 5 tahun yang lalu dan tak penting juga untuk menyusun dan mengejar target 100 hari kerja: sebuah budaya yang entah darimana asal mulanya.

Jokowi tinggal melanjutkan kerjanya, memenuhi janji lama yang belum dipenuhinya lalu mengerjakan janji baru yang diucapkannya kemarin.

Praktis, sebulan lebih pasca pelantikannya, Jokowi lebih fokus dalam menyusun pasukan yang akan membantunya, sekaligus pasukan pembantu para pembantunya. 

Beberapa posisi sudah ada yang menduduki, sebagian yang lain sepertinya tinggal menunggu waktu untuk plotting. Dimulai dari penentuan dan pelantikan para Menteri dan pejabat-pejabat setingkat Menteri, lalu para Wakil Menteri (Wamen), dan dilanjutkan dengan stafsus yang mayoritas milenial.

Tak berhenti di situ, partai-partai pendukung Jokowi-Maruf yang belum mendapatkan "jatah" seperti PBB, PKPI, dan Hanura sudah menyetorkan nama guna diperbantukan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sudah terkonfirmasi melalui Moeldoko. 

Banyak yang melihatnya sebagai bagian dari "proyek" bagi-bagi kue untuk para pendukung pada Pilpres kemarin. Jika pun yang bersangkutan tak bisa, maka untuk menjaga hubungan baik, Jokowi memberikan posisi bagi anak-anaknya sebagaimana Diaz, Angela, dan Putri Tanjung. Analisa lengkapnya bisa dibaca disini.

Publik melihatnya sangat tampak sebagai bagi-bagi kekuasaan. Demokrasi menjadi semacam koalisi begi-bagi kursi. Melekat secara otomatis dalam pikiran dan benak rakyat bagaimana pun itu dijelaskan dan dirasionalisasi. "Ngono, yo, ngono. Tapi ojo ngono, Pak Presiden".