Anggota Dewan, Apa Susahnya Sekadar Pura-pura Rajin di Awal Bekerja?

Kenyataan malas di hari pertama ini semakin pahit ketika sebanyak 335 dari total 711 anggota DPR dan DPD, yang mungkin belum sempat merasakan toilet ruang kerjanya itu, dikabarkan tidak hadir pada sidang paripurna MPR. 

Tapi kemudian cukup menggembirakan ketika pada pemilihan Pimpinan MPR, rapat paripurna dihadiri 647 anggota. Hanya 64 anggota yang tak ada kabarnya. Perubahan yang kilat sekaligus mengonfirmasi kebisaan mereka untuk hadir. Lalu kemana sebelumnya?

Kita juga paham, bahwa sidang paripurna itu adalah serangkaian proses panjang dari rapat-rapat sebelumnya yang bersifat simbolik. Tapi menunjukkan kesemangatan dan membangun optimisme di hari-hari pertama menjadi anggota dewan itu sangat penting untuk menunjukkan keseriusan sekaligus memberikan first impression yang meyakinkan bagi masyarakat. 

Kalau di awal-awal sudah mengecewakan rakyat, lalu bagaimana sepanjang lima (5) tahun ke depan? Rakyat tentu berharap akan ada perubahan yang radikal dalam konteks ini, tapi melihat kenyataan yang ada, kok, rasanya tak akan jauh berbeda dengan yang lalu?

Rakyat awam seperti saya, lalu berpikir begitu sulitkah untuk menghadiri sidang paripurna? Kita tentu paham dengan posisi dan kerja anggota dewan yang mengharuskannya turun lapangan untuk mengunjungi para konstituen, tapi ini, kan, masih hari pertama bekerja? 

Jika memang ada kesibukan, sesibuk apakah mereka yang bolos itu hingga tak menghadiri paripurna di hari pertama atau konstituen mana yang di hari pertama setelah dilantik meminta pertemuan hingga mengharuskan mereka bolos bekerja?

Rakyat pasti paham jika alasannya memang benar-benar bersifat urgen dan mendesak, tapi alasan apa yang mengharuskan mereka tak hadir rapat? Ngantuk? Nemenin keluarga dan anak? Mules atau males? Kalau memang alasannya bukanlah sesuatu yang urgen, tak bisakah pura-pura semangat di awal bekerja? 

Tentu kita tak suka ketidak-jujuran tapi apa susahnya pura-pura rajin di awal-awal menjadi anggota dewan? Jelas ini tak baik untuk pembelajaran, tapi setidaknya sedikit mengurangi keraguan. Minimal, nyeseknya tidak dari awal.

Wajar saat banyak pihak meradang dan menyuarakan pesimisme ketika di awal disajikan pemandangan suram. Harus ada sanksi yang diberikan, setidaknya sanksi sosial sebagaimana pandangan Kuskrido. 

Tinggal diupload saja nama-nama dewan yang suka bolos saat sidang dan biarkan rakyat atau konstituen yang menyidang mereka, di dunia nyata maupun di dunia maya. Sebab, susah untuk menghormati mereka yang terhormat ketika mereka tidak menghormati amanah yang diberikan rakyat.

Tentu kita semua berharap para anggota dewan bisa menjaga kehormatannya dengan bekerja, menyerap aspirasi dengan baik, menghasilkan perundang-undangan yang substantif dan produktif, mengembalikan kepercayaan rakyat yang mulai pupus, dan tak ada lagi yang terjerat dalam kasus-kasus koruptif. Semoga ini hanya awal yang buruk, menuju akhir yang baik.