4. Pemanfaatan Bahasa dan Pelatihan Hukum bagi Pribumi
  Jepang mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam pemerintahan dan peradilan, menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya dominan. Langkah ini secara tidak langsung memperkuat identitas nasional Indonesia dan memberikan kesempatan bagi pribumi untuk lebih terlibat dalam sistem hukum. Jepang juga melatih sejumlah kecil pejabat hukum pribumi untuk menangani urusan administratif di bawah kendali Jepang. Upaya ini, meskipun terbatas, membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk mengenal administrasi hukum dan berkontribusi pada sistem peradilan setelah kemerdekaan.
Dampak Jangka Panjang terhadap Sistem Hukum Indonesia
Pengaruh hukum era Jepang tidak dapat dipandang sebelah mata karena memberikan beberapa kontribusi penting pada sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan. Berikut adalah dampak-dampak utama dari era hukum Jepang terhadap hukum di Indonesia:
1. Penguatan Sistem Hukum Pluralistik
  Pada masa pendudukan Jepang, hukum Belanda dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan hukum Jepang serta hukum adat yang lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. Hal ini menciptakan landasan bagi pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia saat ini, di mana terdapat pengakuan terhadap hukum adat di samping hukum nasional. Setelah kemerdekaan, Indonesia melanjutkan pendekatan pluralistik ini, dengan mempertahankan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.
2. Peningkatan Partisipasi Pribumi dalam Sistem Hukum
  Pelatihan dan penempatan pejabat hukum pribumi oleh Jepang memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk mengenal sistem peradilan. Setelah kemerdekaan, pengalaman yang diperoleh oleh sejumlah pejabat ini membantu dalam membangun struktur hukum nasional yang mandiri dan terlepas dari pengaruh asing. Beberapa di antara mereka menjadi tokoh penting dalam perkembangan hukum Indonesia
3. Peran Bahasa Indonesia dalam Administrasi Hukum
  Dengan penggantian bahasa Belanda oleh bahasa Indonesia di berbagai pengadilan, masyarakat Indonesia mulai terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam peradilan. Langkah ini sangat membantu dalam memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam berbagai lembaga negara, termasuk peradilan. Pemberlakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional dalam bidang hukum, yang merupakan komponen penting dalam pembentukan hukum nasional setelah kemerdekaan.
4. Pembentukan Dasar untuk Sistem Hukum yang Berdaulat
