Periode ini kemudian juga membuat ”Andrianof Chaniago” berkemas-kemas. Salah satu teman Jokowi dari Walikota Solo. Sama seperti Andi Widjajanto, Andrianof Chaniago juga tidak mendapatkan informasi yang cukup terhadap ”dipinggirkannya” Andrianof Chaniago.
Pada periode ini kemudian masuk ”Rizal Ramli” untuk mengimbangi kinerja ”Susi Pudjiastuti” yang ”moncer” dari awal pemerintahan Jokowi. Wiranto kemudian juga diajak dalam struktur di kabinet Jokowi.
Periode ketiga kemudian ”mengepret” Rizal Ramli dari kabinet, Anies Baswedan dan Jonan. Ketiga orang ini dianggap berprestasi sehingga publik kemudian tidak mendapatkan informasi yang cukup. Sudirman Said kemudian mengikuti jejak ketiga rekan-rekannya. Jokowi ”menyimpan” nama-nama Menteri yang diberhentikan sehingga kemudian menimbulkan ”spekulasi” yang berkembang di tengah masyarakat.
Masuknya Achandra Tahar menggantikan “Sudirman Said” ternyata menciptakan sejarah. Achandra Tahar merupakan Menteri yang paling singkat memegang jabatan di Kementerian ESDM. Belum seumur jagung (20 hari).
Polemik Achandra Tahar merupakan “skandal” paling memalukan. Achandra Tahar memiliki paspor ganda (Amerika dan Indonesia) sehingga persyaratan sebagai Menteri gugur secara konstitusional.
Setelah “beres” urusan kewarganegaraan, Jokowi kemudian memanggil Achandra Tahar untuk membantu Jonan yang sempat terpental di ESDM. Keduanya dianggap “mampu” membawa nakhoda Indonesia sebagai “Negara sumber” sumber energy dan pertambangan dalam memasuki kancah global.
Dari berbagai peristiwa “hiruk pikuk” pengangkatan dan pemberhentian Menteri, Jokowi memberikan “kredit point” terhadap Kementerian yang dipegang oleh Susi Pudjiastuti di KKP, Siti Nurbaya di KLHK. Keduanya “dianggap” berhasil membawa kementerian menjadi perhatian Jokowi. Susi begitu “moncer” didalam mengelola kelautan sehingga Kementerian KKP begitu mendominasi pemberitaan nasional. Susi membuktikan “kedigdayan” sebagai “penguasa maritime. Visi maritime yang menjadi Jokowi diperhitungkan dalam kancah Asia-Pasifik.
Sedangkan Siti Nurbaya yang bertugas “mendandani” Kementerian Kehutanan dan KLH (dua kementerian yang sebelumnya terpisah) dianggap Jokowi cukup berhasil. Sehingga “background” Siti sebagai “administrator dan perencanaan ulung” diperlukan untuk menata dan pangkal “keruwetan” sector sumber daya alam.
Berbeda dengan Andi Widjojanto dan Andrianof Chaniago yang tidak mendapatkan informasi yang cukup dalam proses pemberhentiannya. Pemberhentian Anies Baswedan dan Rizal Ramli sudah memberikan “atensi” Jokowi keduanya. Terlepas keduanya mau ikut bertarung di Pilkada Jakarta, ambisi politik dari keduanya tentu saja akan mengganggu irama cabinet. Menteri sebagai Pembantu Presiden harus “seirama” dengan nafas dengan gerak Presiden. Jokowi tidak berharap adanya “agenda tersembunyi” didalam menata pemerintahan. Sebuah upaya Jokowi membangun pemerintahan yang bersih dan diterima public.
Namun terhadap Puan Maharani yang tidak terdengar agenda dan program kerjanya, saya masih berkeyakinan. Posisinya relative aman untuk menghindarkan hiruk pikuk politik. Sebagai pemegang “trah” Soekarno, Jokowi paham tentang kepemimpinan mitologi Jawa.
Jokowi “memerankan” sikap sopan santun. Menjaga emosi partai pendukung yang telah mengusungnya baik dari Walikota, Gubernur maupun Presiden.
