Pilgub Jakarta

Suasana hiruk pikuk Pilgub Jakarta mulai mewarnai belantara politik Indonesia. Walaupun pilgub cuma memilih Gubernur namun menarik perhatian berbagai kalangan. Entah mantan Menteri, calon Presiden ataupun politisi nasional untuk mengisi semarak pilgub Jakarta.

Di alam demokrasi, ya, sah-sah saja siapapun untuk mendaftar pilgub Jakarta. Selama memenuhi persyaratan administrasi, KPU pasti meloloskan dan menghidangkan candidate pilgub Jakarta kepada rakyat Jakarta. Semakin banyak candidate, maka pilihan kepada rakyat semakin baik. Suasana demokratis ini harus ditumbuhkan.

Membaca geliat pilgub Jakarta, posisi Ahok sebagai incumbent memang “tokcer”. Di tengah berbagai polemic, dukungan kepada Ahok lebih riil dengan dikumpulkannya KTP Jakarta kepada Ahok. Dengan dukungan hingga lebih 700 ribu dari target 1 juta KTP membuat Ahok “pede” memasuki gelanggang pilgub Jakarta. Ahok semakin sumringah mendekati pertengahan tahun 2016.

Mengapa banyak orang yang memantau pilgub Jakarta. Ya. terlepas dari APBD yang mencapai 70 trilyun, Jakarta merupakan “miniature” wajah Indonesia. Baik politik kontemporer, pengelolaan keuangan, sistem demokrasi hingga wajah lainnya yang menampakkan proses demokrasi tengah berlangsung. Di saat itulah, kegembiraan pilgub Jakarta akan menularkan benih-benih demokrasi yang baik ke daerah.

Membaca dukungan arah partai politik, belum ada yang pasti memberikan candidate Gubernur di pilgub Jakarta. Partai-partai besar belum menyiapkan  “nama-nama tangguh” untuk melawan Ahok. Terlepas daripada berbagai selentingan arah dukungan partai politik, nama-nama yang beredar yang menjadi candidate Gubernur secara kualitas mempunyai “Track record” cukup baik dan menjadi alternative pilihan Gubernur.

Siapa yang meragukan “kualitas” mumpuni Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang biasa dikenal dengan “Laksamana Cheng Ho”. Dengan “kecerdasannya”, dunia hukum mengakui kiprah Laksamana Cheng Ho.

Berbagai kasus yang langsung bersentuhan dengan “kekuasaan” sering dimenangkan oleh YIM. Entah beberapa kali YIM “berhasil” menohok” SBY bahkan Jokowi di persidangan.

Selain itu, “ketokohan” YIM juga diakui berbagai lintasan partai-partai besar. Mendampingi Aburizal di persidangan dan berbagai peristiwa lain membuktikan YIM tidak mudah “dikalahkan”.

Ada nama Adhyaksa Daut, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mempersiapkan diri memasuki gelanggang pilgub Jakarta. Selain itu beredar nama Dessy Ratnasari, Eko Patrio, Sandiogo Uno dan Ahmad Dhani (musisi- Dewa).

Melihat nama-nama yang beredar, hanya kepada YIM dan Ahmad Dhani, Ahok memberikan apresiasi. Dengan bijak, Ahok memberikan pernyataan yang menghormati keduanya maju di pilgub Jakarta.

Namun memasuki gelanggang Jakarta tidak mudah. Dengan berbagai kekuatan partai yang “mendapatkan” suara di Jakarta, ketokohan public figure diperlukan untuk menandingi Ahok. Hingga sekarang, berbagai candidate yang memasuki gelanggang Jakarta belum “mempersiapkan”  pilgub Jakarta dengan baik. Terlepas dengan klaim, dukungan seperti yang dilakukan oleh Teman Ahok belum dilakukan.

Membaca bijak pertarungan di Jakarta, diperlukan “energy besar” untuk mengimbangi kepopuleran Ahok. Terlepas dari berbagai polemic, kiprah Ahok sebagai Gubernur berhasil “memikat” dukungan teman Ahok dengna dukungan KTP 700 ribu lebih. Dukungan yang tidak mudah didapatkan di Jakarta dengan berbagai multi persoalan. Dari titik ini, Ahok berhasil “mempersiapkan” gelanggang pillgub Jakarta dengan baik. Target 1 juta KTP Jakarta merupakan salah satu bentuk dukungan public kepada Ahok sebagai bentuk apresiasi kinerjanya selama ini.

Namun disisi lain, partai-partai besar “belum menyodorkan” nama-nama yang mumpuni untuk mengimbangi Ahok. Entah dengan strategi “membaca arah dukungan” ataupun sedang memperhitungkan strategi politik.

Partai-partai yang selama ini cukup Berjaya di Jakarta seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra dan PKS belum menjadikan agenda Jakarta sebagai “medan tarung Pilkada” yang sesungguhnya. Hingga sekarang nama-nama belum disodorkan kepada public dari partai-partai besar.

Padahal dengan sistem kaderisasi partai yang baik, kesempatan untuk “bertarung” di Jakarta merupakan “etalase” sistem kaderisasi yang tengah berjalan. Partai-partai besar tidak “terjebak” dengan perhitungan politik jangka pendek “memenangkan pertarungan” tanpa mempersiapkan kader-kader. Cara ini selain mengakibatkan “macetnya” kaderisasi di partai, dalam waktu jangka panjang akan menimbulkan persoalan krisis kader.

Kesempatan di Pemilu ataupun pilkada merupakan “arena demokrasi” yang paling sehat. Dengan disodorkan nama-nama menjelang pilgub Jakarta, kesempatan bagi kader-kader untuk mempersiapkannya dan kader-kader partai lain untuk memenangkannya.

Masih ingat ketika Pilgub Jakarta, Jokowi dipersiapkan oleh PDIP dan Ganjar Pranowo untuk Pilgub Jakarta. Keduanya kemudian “memenangkan” dan mengalahkan incumbent. Keduanya selain dipersiapkan oleh partai juga dukungan dari berbagai kader-kader sehingga memenangkan pilgub.

Jakarta dan Jateng sebagai “symbol” politik di Indonesia merupakan inspirasi yang bisa ditularkan untuk Pilgub Jakarta 2017.

Dua peristiwa ini dapat menginspirasi PDIP ataupun partai-partai besar selain menampilkan kader-kadernya juga memberikan kesempatan kepada kader-kader untuk “bertarung” arena politik.

Mari kita tunggu langkah partai-partai besar memasuki gelanggang politik Jakarta.