Pilgub DKI, Pertarungan Kekuatan, Politik Uang dan Isu SARA

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sangat menarik karena akan bertarung tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Basuki T. Purnama berpasangan Jarot Saiful Hidayat, Agus Yudhoyono berpasangan Sylviana Murni dan Anies Baswedan berpasangan Sandiaga Uno.

Ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI 2017 dicalonkan oleh tiga penggawa di negeri ini yaitu Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke-5, yang juga ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencalonkan Basuki T. Purnama - Jarot Saiful Hidayat,  

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6, yang juga ketua umum Partai Demokrat mencalonkan Agus Yudhoyono – Sylviana Murni, sedan Prabowo Subianto, mantan calon Presiden RI, ketua umum Partai Gerindra, mencalonkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Dengan demikian yang bertarung dalam pilgub DKI Jakarta bukan saja tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dikemukakan di atas, tetapi tiga tokoh nasional yang berpengaruh di negeri ini yaitu Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto serta partai-partai politik yang menjadi pengusung masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 serta para relawan.

Pertarungan Kekuatan

DKI Jakarta adalah etalase Indonesia dan dunia, karena sebagai ibukota negara republik Indonesia,  pusat pemerintahan, pusat ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta menjadi pusat pertarungan kekuatan politik dan pemodal untuk menguasai sumber daya politik dan  ekonomi,  sebab siapa yang memenangkan pilgub DKI Jakarta, banyak yang mengatakan bahwa telah menguasai 60 persen Indonesia, dan berpotensi menjadi Presiden RI seperti Jokowi.    

Untuk memenangkan pertarungan, sudah jamak dilakukan oleh mereka yang bertarung, melakukan berbagai strategi dan taktik.

Pertama, politik uang hampir pasti dimainkan.  Itu sebabnya, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo sudah mengingatkan KPU, Bawaslu dan Polri untuk mewaspadai dan mencegah dilakukannya politik uang dalam pilkada serentak tahun 2017.  Peringatan tersebut berlaku dalam pilgub DKI Jakarta. 

Kita patut apresiasi pernyataan Mendagri itu, tetapi tidak mudah dicegah politik uang karena sebagai strategi dan modus untuk memenangkan pilgu yang amat penting sebagai pintu untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan legislatif dan Presiden tahun 2019. 

Oleh karena itu, partisipasi tokoh masyarakat dan agama serta semua masyarakat madani (civil society) amat diperlukan untuk melawan politik uang dalam pilgub DKI Jakarta. 

Selain itu, partisipasi masyarakat terutama masyarakat madani untuk menyadarkan dan menumbuhkan keberanian untuk melawan politik uang dengan melaporkan kepada Bawaslu dan aparat keamanan serta menyebar-luaskan ke media sosial dan ke masyarakat luas,  jika ada pihak yang melakukan politik uang untuk membeli suara rakyat demi memenangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur tertentu.

Kedua, mengobarkan isu SARA.  Para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, pasti tidak akan mengggunakan isu SARA untuk memenangkan pilgub DKI.  

Pak Ahok panggilan akrab dari Basuki T. Purnama dan Pak Djarot, panggilan akrab dari Djarot Saiful Hidayat, pasti akan menjual berbagai prestasi selama memimpin DKI Jakarta.

Sebaliknya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni akan menjual gagasan untuk membangun DKI Jakarta yang lebih baik dan lebih manusiawi.

Akan tetapi, isu SARA tidak akan hilang dalam pilgub DKI. Pasti banyak tokoh agama dari Islam dan Nasrani akan menyampaikan kepada umatnya untuk memilih gubernur yang seiman dan seagama.

Pasti banyak yang tidak setuju, jika para tokoh agama dan tokoh masyarakat menggunakan medium Masjid dan Gereja untuk menyampaikan dalil-dalil dari Alqur’an dan Alkitab untuk memilih pemimpin yang seiman dan seagama.

Pertanyaannya apakah masih relevan menjual isu agama dalam pilgub DKI Jakarta.  Bagi mereka yang memahami dengan baik  ajaran agama yang dianut serta taat menjalankan ajaran agamanya, pasti isu agama relevan bagi mereka.   

Akan tetapi, mereka yang kurang memahami dan menghayati ajaran agama yang dianut, akan mengabaikan isu agama dalam memilih gubernur. 

Itulah sebabnya, ketiga pemimpin Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto,  memilih calon gubernur DKI bukan dari kader partai. PDIP hanya mencalonkan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur.  Demikian pula, partai Gerindra hanya calon wakil gubernur dari kader partai Gerindra.

Bahkan PKS rela tidak mencalonkan kadernya, karena mendengar aspirasi warga DKI Jakarta yang menginginkan calon gubernur DKI haruslah putera terbaik Indonesia, sehingga PKS bersama partai Gerindra mencalonkan Anies Baswedan yang equal (sama) dan lebih mumpuni.  Begitu pula partai Demokrat memilih Agus Yudhoyono sebagai calon gubernur dan dan Sylviana Murni calon wakil Gubernur DKI Jakarta.

Jadi strategi dan taktik partai politik dalam memilih calon gubernur DKI, ada yang hanya melihat kinerja dan prestasi, dan itu cukup untuk meyakinkankan warga DKI untuk memilih calon mereka.  Ada pula partai politik yang melihat pentingnya kualitas, kompetensi dan kapabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan tentu calon gubernur dan wakil gubernur yang seagama dan seiman yang dianut oleh mayoritas penduduk DKI Jakarta.

Apakah masih relevan dan efektif untuk mendulang dukungan masyarakat DKI Jakarta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta?  Kita lihat hasil pilgub 2017.

Allahu a’lam bisshawab