Kesenjangan dan Kemiskinan: Bom Waktu di Indonesia

4. Miskin dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta 

5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta  (Sumber:Jakarta Ibukota Negara Indonesia, Minggu, 05 Agustus 2012)

Berdasarkan kriteria kemiskinan tersebut, saya berpendapat tidak masuk akal. Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia yang menetapkan batas garis kemiskinan adalah 2 (dua) dolar Amerika Serikat perhari, masih sulit hidup di Indonesia. 

Menurut Bank Dunia, kalau berpenghasilan 2 dolar ke atas perhari perkapita (perkepala), maka dianggap sudah tidak miskin. Sebaliknya kalau berpenghasilan 2 dolar ke bawah, dianggap miskin.

1 dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, menurut data dari Bank Indonesia pada Jum’at, 19/8/2016 berada di kisaran 13.143 per dolar AS hingga 13.184 per dolar AS. Jika ditambah dan dibagi 2, maka kurs tengah adalah Rp 13.163 perdolar Amerika Serikat.

Dengan demikian, 2 dolar Amerika Serikat sama dengan Rp 26.326. Kalau perkepala berpenghasilan Rp 26.326 perhari ke atas, maka dianggap sudah tidak miskin.

Pada hal dalam realitas kehidupan sehari-hari, penghasilan sebesar itu jauh dari mencukupi untuk hidup layak di DKI Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia.  Apalagi kalau mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh BPS, jauh sekali dari cukup untuk hidup layak. 

Maka tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa total jumlah penduduk miskin di Indonesia, bisa mencapai lebih dari 100 juta jiwa.  

Apa yang Harus Dilakukan

Pemerintah pusat dan daerah, sejatinya mempunyai instrument untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan, yaitu instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akan tetapi, instrumen tersebut tidak dipergunakan. Wong cilik atau rakyat jelata dibiarkan bersaing bebas dengan mereka yang sejak zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Baru dan Orde Reformasi menjadi kaki tangan dalam bidang ekonomi.