Sebuah laporan Bank Dunia yang telah banyak dikutip para pakar, menyebutkan bahwa 1 persen penduduk Indonesia menguasai kekayaan nasional sebesar 50,3 persen, dan 10 persen penduduk Indonesia menguasai kekayaan nasional sebesar 77 persen.
Hal tersebut merupakan gambaran nyata bahwa pembangunan ekonomi telah gagal total mengatasi masalah kemiskinan dan gagal mewujudkan tujuan Indonesia merdeka yaitu memajukan kesejahteraan umum sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.Â
Justru yang terjadi, semakin digenjot pembangunan ekonomi semakin menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang luar biasa.
Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus dilakukan. Menurut saya, terjadinya kesenjangan ekonomi yang luar biasa dari pembangunan ekonomi, pertama, rakyat jelata tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi karena tidak mempunyai pendidikan dan kepakaran.
Kedua, pemerintah menerapkan persaingan bebas (free fight competition) dalam pembangunan ekonomi. Sejatinya, para konglomerat dan kroninya yang sudah besar dan maju, dipersilakan melakukan persaingan bebas. Tetapi mereka yang masih lemah yang pada umumnya pribumi dilindungi, dengan memberlakukan konsep 'affirmative action' dan 'special treatment'.
Ketiga, tidak ada konsep pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah yang sustainable (berkesinambungan). Semua diserahkan kepada mekanisme pasar.Â
Keempat, APBN dan APBD tidak dijadikan instrumen untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Justru yang menikmati pembangunan ekonomi dari dana APBN dan APBD, mereka yang sudah besar dan maju, karena mereka ikut mendanai para calon gubernur, bupati, walikota dalam pemilihan kepala daerah.
Jalan keluar menurut saya untuk mengatasi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan, hanya satu yaitu melalui pendidikan formal yang tinggi dan berkualitas serta pendidikan informal dengan memberi kepakaran kerja dan kepakaran bisnis kepada setiap warga negara Indonesia, yang saya sebut 'education for all'.
Allahu a’lam bisshawab
