Pembangunan Blok Masela: Belajar dari Arun Aceh dan Freeport Papua

Pada tanggal 28 Maret 2016, saya dan Jimmy Siahaan dari Aktivis Kampus Kuning 77/78 diundang oleh Fortuga (Forum Tujuh Tiga) untuk membahas pembangunan blok Maseha dari aspek sosiologis dan dari aspek politik,   pasca keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan blok Maseha dibangun di darat sebagaimana diusulkan rakyat Maluku yang didukung dan direkomendasikan oleh Dr. Rizal Ramli, Menko Maritim dan Sumber Daya RI kepada Presiden Jokowi.

Fortuga adalah perkumpulan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 73-74 yang memiliki kepakaran yang mumpuni, dipadu pengalaman di lapangan dengan jam terbang yang tinggi, sehingga diminta pandangan dan pemikiran oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Alam, ketika terjadi diskursus blok Masela dibangun di laut atau di darat.  Mereka tidak dibayar, tetapi demi bangsa dan negara, mereka menyumbangkan pemikiran dan pengalaman.

Berdasarkan keilmuan mereka dan pengalaman dilapangan sebagai eksekutif dalam menangani berbagai proyek eksplorasi kekayaan alam, mereka membuat analisis dan usulan supaya blok Maseha dibangun di darat.  Alhamdulillah,  sesuai keinginan masyarakat Maluku, didukung Menko Maritim dan Sumber Daya Alam, akhirnya diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Belajar dari Arun Aceh dan Freeport Papua

Pak Yoga, dari Fortuga menyampaikan pengalamannya dalam membangun Arun di Aceh, yang menurut dia membuat rakyat Aceh marah, dan akhirnya lahir Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memberontak dan ingin merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI).  

Begitu pula pembangunan PT Freeport di Papua, juga rakyat Papua Marah, yang kemudian lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sampai sekarang masih berjuang untuk merdeka dari NKRI.

Untuk mencegah terulangnya kasus Arun di Aceh dan Freeport di Papua sebagaimana  dikemukakan di atas, maka saya diminta pandangan dan pemikiran sebagai sosiolog supaya  keinginan Presiden Jokowi sesuai pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bisa diwujudkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut saya, pembangunan blok Masela harus dilakukan lima hal.  Pertama, dimulai penelitian sosial ekonomi masyarakat di kawasan tempat akan dibangun kilang blok Masela. Penelitian diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial budaya, pendidikan dan ekonomi masyarakat setempat.

Kedua,  melakukan rekayasa sosial dengan memberi beasiswa kepada putera-puteri Maluku dan Maluku Utara untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik dan Universitas terkemuka di dalam dan luar negeri.  Tujuannya  untuk mempersiapkan sumber daya manusia dari masyarakat setempat, yang berkualitas, memiliki kepakaran (skill) dan mampu bersaing untuk bekerja di blok Masela. Diusulkan satu keluarga, satu sarjana yang dipersiapkan untuk diterima bekerja di berbagai proyek yang akan dibangun.  Mereka juga harus diubah mentalnya dan ditanamkan kepercayaan diri bahwa mereka bisa dan mampu bersaing dengan pihak luar dari dalam negeri terlebih-lebih dari pihak asing.

Ketiga, tanah ditempat akan dibangun berbagai proyek blok Masela, harus diamankan secepatnya dari berbagai macam spekulen, yang membuat harga tanah akan melambung tinggi. Sebaiknya ditempat akan dibangun kilang blok Masela dan berbagai kawasan yang diperlukan segera ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang dikuasai oleh negara dan tidak boleh diperjualbelikan tanahnya.

Keempat,  harus ada affirmative action dan special treatment kepada pengusaha daerah dan masyarakat setempat dalam pembangunan blok Maseha.  Caranya mereka harus dibuat berdaya dan mampu berpartisipasi secara aktif untuk memajukan masyarakat setempat, kampung halaman mereka  dan masyarakat di kawasan Indonesia Timur.

Kelima, harus ada sinergi dan koordinasi yang baik dan erat antara Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas. 

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka kementerian yang dikoordinasikan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya harus memiliki visi dan misi yang sama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, sesuai visi dan misi Presiden Jokowi yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Tidak boleh melanjutkan cara-cara yang selama ini dijalankan.  Harus mau dikoordinasikan dan wajib berkoordinasi.  Jika tidak mau harus mundur atau dimundurkan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.   

Allahu a’lam bisshawab