Aburizal Bakrie, Partai Golkar dan Politik Uang

Menurut Musfihin Dahlan, aktivis dewan mahasiswa 77/78 dan mantan Anggota DPR RI bahwa calon Ketua Umum Partai Golkar mempraktikkan politik uang untuk membeli suara peserta dari cabang dan wilayah Partai Golkar di seluruh Indonesia ialah mulai Munas Partai Golkar di Bali tahun 2004. Sejak itu, tidak ada Munas Partai Golkar yang tidak disertai dengan politik uang dalam memilih ketua umum.

Untuk menghentikan politik uang di Munas Partai Golkar tahun ini, saya memberi apresiasi keinginan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar untuk menggandeng KPK dan Bareskrim Polri menjadi semacam watchdog untuk mengawasi agar tidak ada calon Ketua Umum Partai Golkar yang melakukan politik uang untuk mendapat dukungan dan meraih kemenangan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Politik.

Selain KPK dan Bareskrim Polri, internal Partai Golkar dan masyarakat madani termasuk media, harus berperan untuk mencegah terjadinya politik dalam Munas Partai Golkar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Dengan mencegah tidak terjadi politik uang dalam Munas Partai Golkar, berarti kita telah berkontribusi dalam mencegah terjadinya korupsi di negeri yang kita cintai ini, yang banyak dilakukan para kader partai politik di semua lembaga negara.

Allahu a’lam bisshawab