Mohon tunggu...
Musni Umar
Musni Umar Mohon Tunggu... -

Sociologist and Researcher, Ph.D in Sociology, National University of Malaysia (UKM)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Musni Umar: Potensi Konflik Politik dalam Pemilu 2014

22 Februari 2014   17:13 Diperbarui: 24 Juni 2015   01:34 481
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik


Salah satu jenis konflik yang berbasis politik yang berpotensi terjadi dalam pemilu 2014 adalah konflik politik.Konflik politik, marak setelah Soeharto berhenti sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998.Konflik politik sangat mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, sebelum merdeka, setelah merdeka di era Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

Para pengamat mengemukakan bahwa maraknya konflik politik di era Orde Reformasi karena dibuka keran kebebasan. Salah satu bentuknya ialah bebasmendirikan partai politik, sehingga partai politik tumbuh bagaikan jamur di musim hujan.Ada yang menyebut, jumlah partai politik di awal Orde Reformasi mencapai ratusan buah, tetapi yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun 1999, yang merupakan pemilu di awal Orde Reformasi sebanyak 48 partai politik.

Pemilu pertama di era Orde Reformasi tahun 1999 yang dikenal sebagai pemilu paling demokratis setelah pemilu tahun 1955, namun dari 48 (empat puluh delapan) partai politik yang bertanding dalam pemilu parlemen (legislative), yang memperoleh dukungan suara dalam pemilu dan meraih kursi di DPR RI (Parlemen Nasional) hanya 20 (dua puluh) partai politik.

Untuk lebih jelas, dikemukakan tabel berikut ini.

Partai Politik Peserta Pemilu 1999 yang Peroleh Kursi

di DPR RI

1.

Partai Kebangkitan Ummat

300.064

0,28%

1

0,22%

2.

Partai Persatuan Pembangunan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun