Pada 5 April 2014, saya blusukan di Kelurahan Tambora dan Kali Anyar, Jakarta Barat. Dua kelurahan itu terkenal sebagai kawasan yang padat dan kumuh di Jakarta Barat. Saya bersyukur sebelum terjun ke kawasan tersebut saya diberi data awal dan terjadi diskusi singkat di Plaza Slipi Jaya dengan Cahyo, seorang aktivis, yang kini menjadi salah satu anggota PPK pemilu 2014 di salah satu kecamatan di Jakarta Barat.
Saya mengajak Cahyo untuk naik mobil untuk menuju Kecamatan Tambora, tetapi dia menolak dengan alasan macet. Saya diajak naik motornya dengan dibonceng melintasi jalan tikus karena jalan sangat macet. Sepanjang jalan saya banyak berdoa supaya selamat. Maklum dalam berbagai aktivitas saya di DKI Jakarta, lebih memilih naik TransJakarta atau mengendai mobil sendiri, tidak pernah naik motor atau dibonceng.
Saya dengan Cahyo pertama ingin bertemu dengan bang Toyib, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kali Anyar, Kecamatan Tambora, yang juga anggota PPK pemilu 2014, yang tentu sangat paham tentang Kecamatan Tambora dan Kelurahan Kali Anyar.
Berkali-kali kami kesasar dan harus berhenti dan bertanya alamat bang Toyib yang sedang rapat persiapan di Sekretariat PPK dalam rangka pelaksanaan pemilu 9 April 2014.
Setelah bertemu bang Toyib dan berdiskusi tentang kondisi sosial politik dan keamanan di Kecamatan Tambora, khususnya di Kelurahan Kali Anyar, kami pamit pulang dan saya minta di drop (diturunkan) di Mall Season City yang cukup megah, yang terletak di Kecamatan Tambora Jakarta Barat.
Saya ajak Cahyo untuk makan siang bareng, dia tidak bisa karena sebagai panitia penyelenggara pemilu di kecamatan, sedang sibuk luar biasa persiapan pemilu 9 April 2014.
Setelah makan siang, saya blusukan ke Kelurahan Kali Anyar. Untuk memudahkan, saya kembali naik ojek dan minta diantar ke Masjid di kelurahan Kali Anyar yang ternyata cukup dekat dari Mall Season City. Setelah shalat Zuhur saya meninjau Kampung Deret di kelurahan itu sambil berdialog dengan masyarakat.
Kampung Deret Diapresiasi
Masyarakat menunjukkan saya rumah deret vertikal yang sedang dalam proses akhir penyelesaian. masyarakat banyak gotong-royong mengecat dan membersihkan lingkungan.
Saya berbincang dengan Basyir, penghuni rumah deret vertikal di RT 03/RW 05, merasa sangat bersyukur atas program Jokowi dalam membangun rumah deret vertikal di Kelurahan Kali Anyar. Karena banyak keluarganya, maka terpaksa dia tambah biaya dengan membangun sampai tingkat 3.
Begitu juga, Rosyid, seorang usahawan kecil, yang bermukim di RT 08/RW 05 sangat gembira dan berterima kasih kepada Jokowi karena membuat program untuk menolong wong cilik.
Sementara ibu-ibu disekitar kampung Deret Vertikal seperti Euis dan Ibu Aan, meminta juga untuk dibangunkan rumah deret vertikal seperti yang lain.
Menurut informasi, Gubernur Jokowi akan meresmikan pemakaian rumah vertikal di Kelurahan Kali Anyar pada pada 7 April 2014.
Progran Jokowi Dihambat
Masyarakat lapisan menengah ke bawah tidak mudah diyakinkan untuk menerima program pembangunan. Pertama, masyarakat trauma masa lalu.  Pada masa Orde Baru, masyarakat bawah banyak dirugikan dengan alasan pembangunan. Tanah mereka dibeli dengan harga murah oleh pengusaha yang didukung oleh aparat birokrasi dan militer.
Oleh karena itu, mereka baru mau berpartisipasi dan memberi dukungan penuh kalau sudah melihat hasilnya seperti kampung Deret di Kelurahan Kali Anyar.
Kedua, anggota DPRD DKI Jakarta tidak sepenuhnya memberi dukungan. Sebagai contoh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2014 yang seharusnya disahkan pada akhir Desember 2013, baru disetujui dan disahkan pada pertengahan Februari 2014.
Ketiga, pemerintah pusat ikut menghambat pembangunan DKI Jakarta. Sebagai contoh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2014, seharusnya paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta, sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI.
Kenyataan, sampai hari ini 6 April 2014, APBD DKI Jakarta belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Saya menduga sandera politik dijalankan berhubungan erat dengan pemilu legislatif 9 April 2014Â dan pemilu Presiden RI 9 Juli 2014.
Pembangunan kampung deret di Kecamatan Tambora, pasti terhenti dan tidak bisa jalan, kalau bersumber dana dari APBD DKI Jakarta, karena dananya belum cair sampai saat ini. Sumber biaya untuk membangun kampung deret, mungkin dari keuntungan berbagai perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility).
Semoga kita bisa merubah keadaan sekarang yang tidak menguntungkan melalui pemilu legislslatif 9 April 2014 dan pemilu Presiden 9 Juli 2014.