Sementara ibu-ibu disekitar kampung Deret Vertikal seperti Euis dan Ibu Aan, meminta juga untuk dibangunkan rumah deret vertikal seperti yang lain.
Menurut informasi, Gubernur Jokowi akan meresmikan pemakaian rumah vertikal di Kelurahan Kali Anyar pada pada 7 April 2014.
Progran Jokowi Dihambat
Masyarakat lapisan menengah ke bawah tidak mudah diyakinkan untuk menerima program pembangunan. Pertama, masyarakat trauma masa lalu.  Pada masa Orde Baru, masyarakat bawah banyak dirugikan dengan alasan pembangunan. Tanah mereka dibeli dengan harga murah oleh pengusaha yang didukung oleh aparat birokrasi dan militer.
Oleh karena itu, mereka baru mau berpartisipasi dan memberi dukungan penuh kalau sudah melihat hasilnya seperti kampung Deret di Kelurahan Kali Anyar.
Kedua, anggota DPRD DKI Jakarta tidak sepenuhnya memberi dukungan. Sebagai contoh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2014 yang seharusnya disahkan pada akhir Desember 2013, baru disetujui dan disahkan pada pertengahan Februari 2014.
Ketiga, pemerintah pusat ikut menghambat pembangunan DKI Jakarta. Sebagai contoh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2014, seharusnya paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta, sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI.
Kenyataan, sampai hari ini 6 April 2014, APBD DKI Jakarta belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Saya menduga sandera politik dijalankan berhubungan erat dengan pemilu legislatif 9 April 2014Â dan pemilu Presiden RI 9 Juli 2014.
Pembangunan kampung deret di Kecamatan Tambora, pasti terhenti dan tidak bisa jalan, kalau bersumber dana dari APBD DKI Jakarta, karena dananya belum cair sampai saat ini. Sumber biaya untuk membangun kampung deret, mungkin dari keuntungan berbagai perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility).
Semoga kita bisa merubah keadaan sekarang yang tidak menguntungkan melalui pemilu legislslatif 9 April 2014 dan pemilu Presiden 9 Juli 2014.