Aktivis 77/78 Dibayar Berapa Deklarasi Dukung Jokowi-JK?

Dengan demikian, deklarasi dukung Jokowi-JK adalah partisipasi murni dari masyarakat termasuk dari aktivis 77/78 yang terpanggil untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui pemilihan Presiden RI 9 Juli 2014.

Partisipasi Otonom

Pada umumnya dukungan kepada Jokowi-JK tidak dibayar termasuk yang dilakukan aktvis 77/78. Partisipasi semacam ini dikenal dengan istilah autonomous participation (partisipasi otonom).

Partisipasi otonom adalah keikut-sertaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam proses politik atau pembangunan yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri atau dari satu kelompok untuk melakukan sesuatu secara suka rela.

Lawan daripada partisipasi otonom adalah mobilized participation (partisipasi mobilisasi) yaitu keikut-sertaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam satu kegiatan politik, sosial, pembangunan dan lain sebagainya karena dimobilisasi, misalnya dimobilisasi dengan uang, sembako (sembilan bahan pokok), dipaksa secara halus atau kasar dan lain sebagainya.

Model pembangunan politik di masa Orde Baru, ternyata masih dilakukan dengan partisipasi yang dimobilisasi. Sejatinya pengamalan demokrasi di masa Orde Reformasi, dirubah menjadi partisipasi otonom.

Jokowi-JK dalam pemilihan Presiden RI 2014 mencoba mewujudkan partisipasi otonom dengan melibatkan keikut-sertaan masyarakat secara luas, misalnya membuka rekening untuk membantu dana kampanye Jokowi-JK. Hasilnya luar biasa dan cukup besar jumlah penyumbang dan besarnya sumbangan yang diberikan.

Begitu juga dalam memilih partai politik yang berkoalisi, berdasarkan pengalaman, PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi-JK, tidak mau mengikuti cara-cara lama dengan bagi-bagi jatah kursi di kementerian, dan juga ada deal (perundingan) berapa besar dana yang akan diberikan kepada partai pendukung.

Pendekatan semacam itu ditinggalkan oleh PDI Perjuangan, dan sangat tepat untuk mengurangi besarnya biaya politik untuk meraih jabatan politik. Selain itu, bisa mencegah berlanjutnya korupsi di pemerintahan pada semua tingkatan.

Pengalaman aktivis 77/78 yang tidak dibayar ketika deklarasi mendukung Jokowi-JK, begitu pula partai-partai politik pengusung Jokowi-JK dan berbagai komunitas pendukung, serta pendekatan Jokowi-JK dalam mempartisipasikan masyarakat untuk terlibat secara aktif dan otonom dalam proses pemilihan Presiden RI, sebaiknya dikembangkan, digelorakan, dilaksanakan dan dibudayakan, supaya seluruh rakyat Indonesia merasa terlibat dan ikut serta secara aktif dalam proses pemilihan Presiden sehingga merasa memiliki dan bertanggungjawab.

Begitu juga dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, biaya politik bisa ditekan seminim mungkin, sehingga setelah berkuasa tidak korupsi karena mayoritas yang membiayai adalah rakyat sebagai pendukung, bukan diri sendiri dan para konglomerat.

Wallahu a'lam bisshawab