[caption id="attachment_362700" align="aligncenter" width="300" caption=""][/caption]
Pada 01 Oktober 2014, parlemen nasional yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia hasil pemilu legislatif 9 April 2014 akan dilantik.
Pada 20 Oktober 2014, Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk menggantikan Dr H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof Dr Budiono sudah selesai masa baktinya.
Negara Republik Indonesia adalah sebuah organisasi besar yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. Layaknya sebuah organisasi, seorang pimpinan akan mengakhiri masa baktinya, wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban selama memimpin.
Laporan pertanggung-jawaban ini amat penting bagi bangsa Indonesia. Setidaknya terdapat 5 (lima) alasan yang mendasari pentingnya Presiden SBY menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilihnya.
Pertama, untuk mengetahui secara jelas apa saja yang sudah dilakukan selama memimpin Indonesia, kelebihan dan kekurangannya. Yang baik dilanjutkan, yang tidak memberi manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara dikubur (tidak dilanjutkan) pemimpin baru Indonesia.
Kedua, wujud pertanggung-jawaban publik. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka merupakan kewajiban konstitusional untuk melaporkan kepada rakyat yang telah memilihnya, apa saja yang telah dilakukan selama memimpin Indonesia. Ini amat penting supaya seorang Presiden dan Wakil Presiden ada rasa tanggungjawab yang besar dalam memimpin Indonesia, karena akan dimintai pertanggung-jawaban diakhir pemerintahannya.
Ketiga, supaya rakyat mengetahui kesuksesan dan kegagalan. Kalau sukses memimpin, dalam bidang apa saja, dan kalau gagal dalam bidang apa pula, sehingga pemimpin baru Indonesia tidak mengulangi kegagalan yang dilakukan pemimpin sebelumnya.
Keempat, supaya ada pembatas atas pemimpin sebelumnya dengan pemimpin baru. Jangan kesalahan dan kebobrokan pemimpin sebelumnya ditimpakan untuk dipikul kepada pemimpin baru. Pemimpin Indonesia yang sukses harus diberi reward dan diapresiasi, dan yang pemimpin yang gagal harus pula diberi punishment (hukuman) sosial dan politik, agar pemimpin baru bekerja lebih keras dan lebih baik.
Kelima, untuk memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menilai secara langsung pemimpin yang pernah dipilih, apakah berhasil atau gagal. Selama ini lebih banyak pencitraan, sehingga rakyat banyak tertipu. Melalui forum pertanggung-jawaban, rakyat melalui MPR bisa menyaksikan dan ikut memberi penilaian secara langsung keberhasilan atau kegagalan pemimpin yang telah dipilihnya.
Wajib Menyampaikan Pertanggung-jawaban
