Beberapa hari lalu saya dihubungi para Ketua RW dan tokoh masyarakat. Pertama, mengeluh karena insentif/honor, sampai saat ini belum diterima. Akibatnya mereka harus pinjam uang untuk bayar honor security (keamanan).
Kedua, bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat yang sudah diajukan, sampai pertengahan November 2014 ini belum ada kabar beritanya.
Ketiga, program pemberdayaan bagi warga masyarakat yang biasanya gencar dilaksanakan, belum dapat dilaksanakan.
Keempat, pelaksanaan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menggeliat seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kelima, penyerapan APBD DKI Jakarta minim
Kisruh Politik
Masyarakat merasa prihatin situasi politik di DKI Jakarta, karena sudah berimbas dalam pelaksanaan pembangunan. Pertama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI jakarta, sejatinya sudah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Presiden Jokowi, tetapi kisruh politik antara DPRD Versus Ahok menyebabkan hal itu belum terlaksana. Kisruh tersebut telah menghambat pengesahan APBD Perubahan dan pelaksanaannya.
Kedua, masyarakat DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta (KMJ) menolak Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk mewujudkan penolakan, mereka menggelar demo besar-besaran di halaman gedung DPRD DKI dan di Balai Kota, tempat berkantornya PLT Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kisruh politik diprediksi akan semakin bertambah setelah Koalisi Merah Putih diresmikan pembentukannya di DKI Jakarta pada 11/11/2014.
Ketiga, anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih akan semakin solid menolak pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Secara yuridis, setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden RI otomatis Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, lawan politik Ahok mencari segala macam alasan untuk menggagalkan pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Keempat, Ahok secara politik dalam posisi sulit karena tidak memiliki dukungan politik di DPRD DKI Jakarta, setelah mengundurkan diri sebagai kader Partai Gerindra. Kondisi ini dimanfaatkan lawan politik Ahok di DPRD DKI dan di dalam masyarakat untuk melengserkan Ahok.
Solusi Politik
Kondisi yang dialami DKI Jakarta, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena mengganggu kelancaran pembangunan di DKI Jakarta.
Oleh karena itu, harus cepat dicarikan solusi. Pertama, DPRD DKI sebaiknya segera duduk bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama, PLT Gubernur DKI Jakarta untuk membicarakan solusi politik.
Kedua, harus segera mengesahkan APBD Perubahan agar dampak negatif yang ditimbulkan dari kisruh politik bisa dieliminir.
Ketiga, DPRD DKI Jakarta sebaiknya segera bermusyawarah mencari titik temu. Saya memberi apresiasi adanya upaya meminta fatwa hukum ke Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan bahwa langkah politik yang diambil dan akan diputuskan DPRD DKI tidak melanggar hukum.
Keempat, DPRD DKI Jakarta tidak boleh mengulur waktu (buying time) dalam menyelesaikan masalah Ahok, sebelum rakyat marah.
Kelima, DPRD DKI Jakarta harus berani mengambil resiko dalam mengambil keputusan, demi kebaikan dan kemajuan rakyat DKI Jakarta.
Allahu a’lam bisshawab
