Kondisi yang dialami DKI Jakarta, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena mengganggu kelancaran pembangunan di DKI Jakarta.
Oleh karena itu, harus cepat dicarikan solusi. Pertama, DPRD DKI sebaiknya segera duduk bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama, PLT Gubernur DKI Jakarta untuk membicarakan solusi politik.
Kedua, harus segera mengesahkan APBD Perubahan agar dampak negatif yang ditimbulkan dari kisruh politik bisa dieliminir.
Ketiga, DPRD DKI Jakarta sebaiknya segera bermusyawarah mencari titik temu. Saya memberi apresiasi adanya upaya meminta fatwa hukum ke Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan bahwa langkah politik yang diambil dan akan diputuskan DPRD DKI tidak melanggar hukum.
Keempat, DPRD DKI Jakarta tidak boleh mengulur waktu (buying time) dalam menyelesaikan masalah Ahok, sebelum rakyat marah.
Kelima, DPRD DKI Jakarta harus berani mengambil resiko dalam mengambil keputusan, demi kebaikan dan kemajuan rakyat DKI Jakarta.
Allahu a’lam bisshawab
