Gebrakan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Wapres JK dengan menaikkan harga BBM untuk membawa Indonesia keluar dari 4 (empat) kesulitan yang diwariskan rezim SBY, yaitu defisit anggaran, defisit perdagangan, defisit neraca pembayaran dan jebakan utang (debt trap) yaitu berutang untuk bayar utang, mendapat ancaman dari koalisi merah putih.
Ancaman itu dipandang serius. Pertama, pimpinan DPR dan MPR dikuasai koalisi merah putih. Kedua, mayoritas anggota DPR dari koalisi merah putih.
Dengan demikian, apapun yang ingin dilakukan koalisi merah putih, akan mudah diwujudkan karena koalisi pendukung Prabowo-Hatta menguasai parlemen yaitu DPR dan MPR.
Kekisruhan yang sulit berujung di DPR, karena KMP tidak puas hanya menguasai pimpinan parlemen, tetapi juga ingin menguasai seluruh alat kelengkapan dewan seperti fraksi dan lain-lain.
Koalisi Indonesia hebat (KIH) menyadari bahaya yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK, jika KMP menguasai seluruh alat kelengkapan dewan, karena tidak saja pemerintah berada dalam kendali KMP tetapi mudah mengatur skenario untuk melumpuhkan pemerintah.
Ada yang menyamakan kondisi demokrasi di Indonesia, sama dengan Amerika Serikat, yaitu pihak oposisi (Partai Republik) menguasai parlemen, tetapi Presiden Amerika Serikat mempunyai senjata pamungkas yaitu “Hak Veto”, sementara di Indonesia, Presiden Indonesia tidak mempunyai “Hak Veto” dalam masalah anggaran, masalah Undang=Undang dan sebagainya.
Maka sebelum semuanya terlambat, KIH melakukan perlawanan dengan membentuk pimpinan DPR tandingan. Secara hukum sudah pasti salah, tetapi secara politik, langkah tersebut cukup cerdas untuk memaksa koalisi merah putih duduk bersama untuk berunding.
Akhiri Perpecahan
Sejatinya setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan telah dilantik Presiden dan Wakil Presiden baru, semua kekuatan di masyarakat dan di parlemen menyokong pemerintahan baru untuk bersama-sama membangun Indonesia yang masih porak-poranda.
Menyokong pemerintah tidak harus “yes men”, bisa beroposisi dan bertindak sebagai “penyeimbang” di DPR seperti yang sering dikemukakan, tetapi kesan di masyarakat sangat kuat bahwa koalisi merah putih dilestarikan keberadaannya dan didirikan di berbagai provinsi, bukan dalam rangka menjalankan fungsi parlemen secara baik dan bertanggung jawab, tetapi dalam rangka mewujudkan agenda tersembunyi (hidden agenda) untuk melengserkan Jokowi.
Oleh karena itu, wajar kalau publik menilai rencana interpelasi DPR terhadap Presiden Jokowi dan Wapres JK tentang kenaikan harga BBM adalah dalam rangka mewujudkan hidden agenda yaitu melengsekan atau menjatuhkan Jokowi.
