Rabu dan Kamis (4-5 Februari 2015), saya berurusan di Komisi VIII, X DPR RI dan sempat bertemu Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit. Di Komisi VIII saya bertemu para pimpinan komisi serta Irjen dan para Dirjen Kemenag RI yang sedang presentasi tentang APBN P. Di komisi X saya bertemu ketua dan para wakil ketua komisi X, Menteri Pendidikan dan Kebubayaan Anies Baswedan, usai menyampaikan presentasi tentang APBN P di kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula, saya bertemu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, M. Nasir menjelang presentasi ke komisi X tentang postur APBN P di kementerian yang dipimpinnya.
Saya bersyukur mengucapkan alhamdulillah, ketika menyaksikan suasana yang positif dan kondusif hubungan kerja antara anggota DPR dari KMP dan KIH, para menteri dengan mitra kerjanya di DPR RI. Pada sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hasil pemilihan umum (pemilu) mengalami perpecahan hebat sebagai buntut dari pemilihan Presiden RI.
Partai-partai politik terbelah dua. Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN, PKS mendukung dan mencalonkan Prabowo-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, sementara PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hati Nurani Rakyat mendukung dan mencalonkan Joko Widodo - M. Jusuf Kalla menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
Partai-partai politik yang mendukung dan mencalonkan Prabowo-Hatta, membentuk Koalisi Merah Putih (KMP), sedang partai-partai politik yang mendukung dan mencalonkan Jokowi-JK, membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pertarungan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dimenangkan Jokowi-JK, berlanjut dengan pertarungan memperebutkan posisi-posisi penting di parlemen seperti pimpinan DPR dan pimpinan MPR serta pimpinan komisi-komisi dan badan-badan perlengkapan DPR RI dan MPR RI.
Pertarungan itu dimenangkan seluruhnya oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Oleh karena KIH kalah total dalam perebutan semua pimpinan DPR, MPR dan komisi-komisi di DPR, maka akhirnya mereka membentuk DPR tandingan.
DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat, memaksa Koalisi Merah Putih yang sudah menguasai seluruh pimpinan DPR, MPR dan Komisi-komisi DPR RI untuk berkompromi. Bentuk kompromi yang dilakukan ialah merubah UU MD3, dengan menambah pimpinan komisi-komisi, sehingga setiap komisi dan badan-badan di DPR RI diberi jatah satu orang untuk menjadi wakil ketua komisi atau wakil ketua badan kepada partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat.
Jokowi Silaturrahim
Kompromi politik antara KMP dan KIH di parlemen, belum menjamin para wakil rakyat yang tergabung di KMP mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Presiden Jokowi menyadari bahwa dukungan para wakil rakyat dari KIH belum cukup karena jumlah mereka jauh lebih kecil ketimbang jumlah para wakil rakyat dari KMP.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi bersilaturrahim dengan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Begitu juga dengan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, dan terakhir dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.
Berkat silaturrahim yang dilakukan Presiden Jokowi kepada para pimpinan partai-partai politik yang merupakan pimpinan KMP telah menciptakan persatuan dan kesatuan antara pemerintah dengan KMP yang memposisikan diri sebagai oposisi atau penyeimbang.
Dampak positifnya, pertama, Presiden Jokowi mendapat dukungan dari KMP untuk menyelesaikan kasus KPK Vs POLRI. Kedua, Presiden Jokowi mendapat dukungan penuh dari KMP untuk menjalankan pemerintahan termasuk pembahasan APBN P.
DPR Dukung Jokowi
Manuver yang dilakukan Presiden Jokowi dengan bertemu para pimpinan partai politik dari KMP, mantan Presiden BJ Habibie, mantan calon Presiden Prabowo, tim 9 yang dipimpin Buya Syafii Maarif, pimpinan KIH, serta seluruh pimpinan TNI, telah memberi sinyal dan dampak positif.
Pertama, Presiden Jokowi tidak hanya didukung oleh rakyat Indonesia, tetapi juga para pimpinan partai politik yang tergabung dalam KIH dan KMP. Ini sangat positif untuk pemerintahan Jokowi-JK.
Kedua, Presiden Jokowi dan Wapres JK bisa mewujudkan program kerja yang dikampanyekan dalam pemilihan Presiden yang tercantum dalam nawa cita.
Ketiga, Presiden Jokowi bisa merasa lebih aman karena pemakzulan tidak akan terjadi selama menjalankan pemerintahan dengan baik, tidak melanggar konstitusi dan tidak melakukan korupsi.
Keempat, Presiden Jokowi mendapat dukungan kuat dari pimpinan KMP untuk menyelesaikan masalah KPK Vs POLRI sesuai aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia.
Kelima, Presiden Jokowi didorong lebih sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat karena dukungan DPR, yang seluruh anggotanya adalah pimpinan dan anggota partai politik telah memberi dukungan kepadanya untuk memimpin rakyat, bangsa dan negara Indonesia, karena suara rakyat adalah suara DPR dan suara DPR adalah suara rakyat.
Dukungan DPR dan para anggotanya kepada pemerintahan Jokowi-JK sudah tercermin dalam pembahasan APBN P di setiap komisi. Semua anggota DPR dari KMP dan KIH berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan APBN P yang dihadiri para menteri terkait.
Semoga dukungan rakyat dan para wakilnya terhadap pemerintahan Jokowi-JK, bisa diemban dengan baik, berdasar amanat penderitaan rakyat.
Allahu a’lam bisshawab
