Mohon tunggu...
Ahd Zulfikri Nasution
Ahd Zulfikri Nasution Mohon Tunggu... Freelancer - Pengamat Politik

Manusia Merdeka

Selanjutnya

Tutup

Politik

Manipulatif Oligarki

10 November 2024   09:11 Diperbarui: 12 November 2024   08:44 36
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dewasa ini, banyak yang menyadari bahwa perekonomian global dan nasional sering kali dikendalikan oleh segelintir individu atau kelompok yang memiliki kekayaan dan kekuasaan luar biasa besar. Fenomena ini dikenal sebagai oligarki ekonomi, di mana para elit bukan hanya sekadar pemain besar dalam ekonomi, tetapi juga penentu utama dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan jutaan orang. Pandangan oligarki terhadap ekonomi sering kali bersifat manipulatif, menjadikan sistem ekonomi sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, menghindari regulasi yang merugikan mereka, dan mengamankan keuntungan pribadi di atas kepentingan publik.

Salah satu bentuk manipulasi paling nyata dalam sistem oligarki adalah penguasaan sumber daya penting dalam perekonomian, seperti energi, lahan, dan teknologi. Dengan menguasai sektor-sektor strategis ini, oligarki mampu memegang kendali penuh atas jalannya ekonomi, menentukan harga, dan mengatur akses publik terhadap sumber daya tersebut. Misalnya, dalam sektor energi, kenaikan harga bahan bakar sering kali dipengaruhi oleh monopoli yang dikuasai segelintir perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat terpaksa mengikuti harga yang ditetapkan karena tidak memiliki alternatif yang memadai. Hasilnya, kekayaan terus mengalir ke kantong-kantong oligarki sementara masyarakat luas mengalami tekanan ekonomi yang semakin besar.

Selain itu, kepemilikan lahan dan aset properti juga menjadi alat manipulatif yang memengaruhi harga dan akses terhadap perumahan dan properti komersial. Para oligarki sering kali membeli dan menimbun aset tanah dalam jumlah besar, yang menyebabkan harga tanah melonjak. Dengan begitu, mereka memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pemerintah, yang sering kali akhirnya memberikan insentif atau pembebasan pajak untuk menjaga "stabilitas ekonomi." Padahal, kebijakan semacam itu justru memperburuk kesenjangan sosial dan merampas akses masyarakat umum terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Manipulasi oligarki terhadap ekonomi juga terjadi melalui pengaruh besar yang mereka miliki terhadap kebijakan publik. Pengaruh ini tampak dalam banyak bentuk, mulai dari pendanaan kampanye politik hingga lobi besar-besaran di parlemen. Dengan kekuatan finansial yang luar biasa, para oligarki memiliki akses langsung untuk menekan pemerintah agar menerbitkan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka, bahkan jika itu merugikan masyarakat luas. Contohnya adalah pemangkasan pajak bagi perusahaan besar dan regulasi yang memudahkan ekspor sumber daya alam dengan imbalan investasi yang dijanjikan, namun jarang benar-benar menguntungkan ekonomi lokal.

Di sisi lain, regulasi yang seharusnya melindungi publik sering kali dibentuk sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan elit bisnis. Banyak regulasi lingkungan, misalnya, yang diterapkan hanya di atas kertas tetapi tidak ditegakkan dengan ketat. Hasilnya adalah kerusakan lingkungan yang parah dan berdampak panjang bagi kehidupan masyarakat sekitar, sementara keuntungan besar tetap diraih oleh perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh oligarki. Dengan cara ini, kebijakan publik tidak lagi menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan umum, tetapi sekadar alat untuk memperkuat posisi oligarki.

Media merupakan salah satu sarana manipulatif utama yang dimanfaatkan oleh oligarki untuk mempertahankan dominasi mereka dalam ekonomi. Dengan menguasai media, para oligarki dapat mengendalikan narasi publik tentang kebijakan ekonomi dan sosial yang mereka dukung. Mereka mempengaruhi opini masyarakat dan menyajikan perspektif yang memihak kepentingan mereka, sering kali mengesampingkan isu-isu yang merugikan mereka. Dengan kontrol ini, mereka dapat menggiring opini publik agar menerima kebijakan yang sebenarnya hanya menguntungkan segelintir orang, bahkan merugikan sebagian besar masyarakat.

Di sisi lain, media juga sering digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal-skandal yang mungkin melibatkan mereka atau kebijakan yang merugikan. Ketika ada kebijakan kontroversial yang diprotes masyarakat, isu tersebut dapat digeser dengan pemberitaan yang lebih sensasional tetapi tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan publik. Dengan strategi manipulatif ini, oligarki bisa tetap mempertahankan citra positif sekaligus melanggengkan kekuasaan ekonominya.

Kehadiran oligarki yang manipulatif dalam ekonomi memiliki dampak jangka panjang terhadap demokrasi dan kesejahteraan sosial. Ketika segelintir orang memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan mengontrol akses terhadap sumber daya, maka prinsip-prinsip demokrasi terancam. Demokrasi yang sejatinya mengutamakan kesejahteraan rakyat, berubah menjadi sistem yang hanya menguntungkan elit. Di sini, masyarakat hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan mereka.

Lebih jauh lagi, manipulasi ekonomi oleh oligarki menghambat mobilitas sosial dan memperparah kesenjangan ekonomi. Dengan semakin mahalnya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan perumahan, kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka semakin sulit diraih. Sementara itu, para oligarki terus memperkuat posisi ekonomi mereka, memperbesar kekayaan pribadi tanpa kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Melawan manipulasi oligarki dalam ekonomi tentu bukanlah hal mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dibutuhkan regulasi yang lebih ketat dalam sektor-sektor yang rawan dikuasai oleh oligarki, seperti energi, properti, dan media. Pembentukan regulasi anti-monopoli yang kuat dan implementasi yang tegas dapat mencegah dominasi berlebihan dari segelintir elit. Selain itu, transparansi dalam kebijakan ekonomi perlu diperkuat agar publik dapat mengetahui dan mengawasi setiap kebijakan yang mungkin merugikan masyarakat luas.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah memperkuat sektor ekonomi kecil dan menengah, yang sering kali menjadi korban utama dari praktik oligarki. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, dan teknologi, UKM memiliki peluang untuk bersaing dan bertahan dalam perekonomian. Kebijakan ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan ekonomi pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam ekonomi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun