Ketiga, data penting yang semakin menguatkan dua poin pertama di atas, menyertakan no HP aktif. Pantauan acak dari dinding akun FB jejaring saya yang tak sampai seribu, tak perduli mereka beragama apa, sepanjang pengetahuan saya adalah sosok-sosok pemilik no HP berusia belasan tahun. Bukan tak mungkin no aktif mereka justru terhitung generasi pertama no HP yang kurang dari sebelas digit.
Sebelas pertanyaan umum dus gambaran umum persyaratan KTP para pendukung Teman Ahok bisa dilihat lebih detail di SINI.
Tiga poin besar di atas bagi saya cukup mengindikasikan bahwa sebagian besar mereka adalah juga di barisan angka yang masuk pada prosentase golput di pilkada 2012 lalu. Selain tentunya bahwa dengan mereka sejak awal memberikan suara melalui jalur independen, bisa dianggap mereka bukan partisan partai tertentu.
Berikutnya, apa lantas bisa disimpulkan jika relawan ini secara sadar melakukan deparpolisasi? Bagi saya, tidak. Asbab mengapa saya terpaksa golput, terbesar karena rasa muak dijanjikan ini itu yang bererot namun tak nyata dalam tindakan. Tak lagi penting nama-nama baik yang dipilih para partai, pun gelar ini itu, terdidik, teragamis, ter sana ter sini. HAH!--istilah Semarangan. Abab tok!
Asbab yang saya yakini melatari juga banyak golput lainnya.
Lantas, asbab apa relawan Teman Ahok berbagi dua data pribadi mereka? Lima tahun terakhir, tindakan nyata Ahok sebagai orang nomor satu di jajaran eksekutif DKI Jakarta, tampak di sebagian besar panca indera. Terutama hati nurani. Tentu tak bisa menggeneralisir bahwa sekian tindakan baik atau kebijakan-kebijakan Ahok lantas membahagiakan dus menyenangkan semua pihak. Sesuatu hil yang mustahal. Mengingat saya yang berKTP Semarang tak rasakan langsung sekian efek, buah tindakan nyata serba baik Ahok, khusus paragraf ini tak bisa saya panjang kali lebarkan lebih jauh lagi.
Kembali ke jumlah golput, pada pilkada 2017 nanti, saya yakin sepenuhnya angkanya mengecil dengan fantastis. Hasil terawangan nurani saya, tak akan lebih kecil dari 10% total jumlah pemilih, pun tak juga lebih besar dari prosentase golput pada pilkada 2012 lalu. Tak hanya di jejaring FB, beberapa grup chat WA yang saya ikuti menunjukkan euforia tinggi para pemilik KTP sah DKI akhirnya berkenan luangkan waktu untuk memilih.
Tak lagi mencoblos sisi putih, diluar bidang gambar pasangan calon Gubernur dan Wakilnya, namun tepat di garis senyum hangat pasangan calon pemimpin yang nyata bertindak.
Tak lagi penting wacana tentang mahar politik partai yahanu yahini. Bahkan rasa-rasanya, pilkada DKI 2017 akan berlangsung satu putaran saja, meski persyaratan jumlah pengumpulan KTP bagi calon independen putusan Mahkamah Konstitusi semakin mengecil. Isyarat akan banyaknya pasangan calon yang berani maju secara independen.
Masalahnya, berapa mahar yang mereka sanggupi 'membayar' 7,5% dari angka 7.096.168 atau 530.000 KTP sah beralamat DKI?
Saya tak menyarankan bertanya pada rumput yang bergoyang. Mari berucap 'Wallahu 'alam bishawab'.
